NUSA AKSARA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum bermasalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik korupsi, pelanggaran hukum, maupun ketidakefisienan yang merugikan negara.
Pesan tegas tersebut disampaikan melalui Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia di St. Regis Jakarta, Selasa (10/2).
Menurut Hashim, Presiden Prabowo tidak akan ragu mengambil tindakan keras terhadap siapa pun yang terbukti melanggar aturan, termasuk elite yang selama ini dianggap memiliki perlindungan politik.
“Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” ujar Hashim, seraya menekankan bahwa koneksi dengan elit politik bukanlah tameng hukum.
Sebagai contoh konkret, Hashim mengungkap langkah Presiden saat melakukan kunjungan kerja ke London. Dalam kesempatan itu, Prabowo memerintahkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga terlibat dalam kerusakan lingkungan serius yang berdampak luas, bahkan menyebabkan hilangnya ribuan nyawa. Keputusan itu, tegas Hashim, bukan tanpa dasar. Pemerintah mengantongi data komprehensif mulai dari citra satelit, pemantauan drone, hingga verifikasi langsung di lapangan.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pelanggaran yang mengancam keselamatan publik dan keberlanjutan lingkungan.
“Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” tambahnya.
Tak hanya sektor lingkungan, Presiden Prabowo juga memberi perhatian khusus pada praktik manipulasi di pasar modal. Pemerintah menilai praktik tidak wajar tersebut merugikan investor ritel serta masyarakat kecil.
Hashim menegaskan, seluruh instrumen hukum terbuka untuk menindak pelaku manipulasi pasar yang merusak iklim investasi nasional.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pasar keuangan Indonesia berjalan transparan, adil, dan berintegritas, sehingga mampu menarik investasi jangka panjang serta memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Penegasan sikap Presiden Prabowo ini menjadi pesan jelas bahwa agenda reformasi birokrasi dan penegakan hukum akan terus diperkuat. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lagi tersandera oleh praktik koruptif dan kepentingan sempit.
(CHY/CTA)
