NUSA AKSARA - Presiden RI Prabowo Subianto mengklaim berhasil menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar US$18 miliar atau setara Rp305 triliun (kurs Rp16.926) hanya dalam tiga bulan pertama masa kepemimpinannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat.
“Dalam beberapa bulan pertama memimpin pemerintahan ini, saya telah menghemat anggaran negara sekitar US$18 miliar dolar secara tunai,” ujar Prabowo di hadapan para pelaku usaha dan investor global.
Prabowo menilai capaian tersebut sebagai langkah signifikan dalam reformasi tata kelola keuangan negara. Bahkan, ia mengaku menjadi salah satu presiden Indonesia yang mampu melakukan penghematan besar dalam waktu relatif singkat.
“Saya rasa saya adalah salah satu dari sedikit presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat US$18 miliar secara tunai,” tegasnya.
Langkah efisiensi ini, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia.
Pangkas Seremonial dan Proyek Tak Produktif
Prabowo menjelaskan, penghematan APBN tersebut berasal dari pembatalan berbagai kegiatan yang dinilai tidak produktif serta pengurangan belanja yang dianggap kurang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menyoroti budaya seremonial di lingkungan pemerintahan yang selama ini menyedot anggaran cukup besar.
“Ada banyak hal yang saya batalkan. Misalnya, setiap institusi pemerintah menghabiskan cukup banyak uang untuk upacara atau seremonial,” katanya.
Menurut Prabowo, kegiatan seperti perayaan ulang tahun kementerian/lembaga hingga berbagai seremoni rutin dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
“Bisa Anda bayangkan berapa ratus upacara yang kita adakan setiap minggu dan setiap bulan di seluruh Indonesia? Jadi, saya batalkan saja itu semua,” ujarnya.
Tekan Perjalanan Dinas dan Studi Banding Luar Negeri
Selain memangkas kegiatan seremonial, pemerintah juga mengurangi anggaran perjalanan dinas luar negeri yang nilainya mencapai miliaran dolar.
Prabowo menilai banyak agenda studi banding ke luar negeri yang tidak mendesak untuk dilakukan, mengingat berbagai persoalan nasional sudah jelas dan membutuhkan penyelesaian konkret di dalam negeri.
“Kami memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri dari institusi pemerintah yang mencapai miliaran dolar. Semua orang ingin melakukan studi banding untuk mempelajari sesuatu di luar Indonesia, padahal menurut saya masalah Indonesia sudah sangat jelas,” pungkasnya.
Prabowo menegaskan, kebijakan efisiensi APBN ini sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah, kata dia, harus bekerja secara maksimal dengan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
(CHY/CTA)
