NUSA AKSARA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan program cetak sawah rakyat (CSR) sebagai langkah strategis memperkuat swasembada pangan nasional. Dalam Rapat Koordinasi Pelaksana Swakelola Cetak Sawah di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Rabu (25/2/2026), ia meminta seluruh jajaran mempercepat penyelesaian kontrak cetak sawah seluas 101.503 hektare dalam satu bulan ke depan.
“Waktunya tinggal satu bulan. Target kontrak cetak sawah 101 ribu hektare harus diselesaikan. Saya minta seluruh jajaran, termasuk TNI, bergerak cepat dan bekerja total. Ini penentu,” kata Amran dikutip dari laman resmi Kementan, pertanian.go.id.
Ia meminta seluruh jajaran, termasuk TNI, bergerak cepat dan bekerja maksimal karena program ini menjadi penentu penguatan produksi pangan nasional.
Percepatan program cetak sawah rakyat ini menyasar sejumlah provinsi prioritas, antara lain Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan (Merauke), Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat Daya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Riau, dan Kalimantan Utara.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi perluasan areal tanam guna meningkatkan produksi beras nasional dan menjaga stabilitas pasokan di tengah ketidakpastian global.
Antisipasi Iklim Ekstrem dan Ancaman El Nino
Mentan menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI, merupakan respons atas tantangan ketahanan pangan global. Perubahan iklim yang semakin ekstrem, termasuk potensi El Nino, dinilai dapat mengganggu produksi pangan jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Kondisi iklim ekstrem bukan lagi pilihan, ini kewajiban kita untuk bersiap. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Karena itu TNI, pemerintah daerah, dan seluruh jajaran harus turun tangan. Ini perintah strategis untuk menjaga kedaulatan pangan,” ujarnya.
Ia mengingatkan pengalaman krisis pangan global saat El Nino 2023–2024, ketika sejumlah negara membatasi ekspor beras. Dalam kondisi tersebut, Indonesia tidak boleh bergantung pada impor, mengingat jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan pangan yang terus meningkat.
Karena itu, program cetak sawah baru dipandang sebagai solusi konkret untuk memperkuat kedaulatan pangan dan memastikan ketersediaan beras nasional tetap terjaga.
Kolaborasi Pemerintah, TNI, dan Petani
Amran juga mengapresiasi capaian percepatan swasembada yang sebelumnya ditargetkan empat tahun namun mampu dipangkas menjadi satu tahun berkat kolaborasi pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, petani, serta penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor. Ia meminta semangat yang sama terus dijaga untuk menyelesaikan target kontrak cetak sawah hingga Maret 2026.
Lebih lanjut, ia menyebut penguatan produksi dalam negeri telah berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan global. Penurunan harga beras dunia, katanya, tidak lepas dari kebijakan Indonesia dalam menjaga produksi dan menekan impor.
Target Maret 2026 Jadi Prioritas
Mentan menekankan agar seluruh jajaran tidak lengah. Penyelesaian kontrak cetak sawah 101 ribu hektare dalam satu bulan menjadi prioritas utama dengan memaksimalkan seluruh sumber daya di lapangan.
Di akhir arahannya, ia menyampaikan apresiasi Presiden kepada seluruh jajaran TNI hingga tingkat bawah yang terlibat dalam percepatan swasembada pangan. Dengan sinergi kuat dan gerak cepat di lapangan, pemerintah optimistis Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan swasembada, tetapi juga memperkuat posisinya dalam mendukung ketahanan pangan dunia.
(CHY/CTA)
