NUSAAKSARA.COM — Himpunan Kawasan Industri Indonesia menilai target pembangunan PLTS 100 GWp yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto perlu diikuti kesiapan jaringan, penyimpanan energi, dan permintaan. Tanpa itu, tambahan energi bersih berisiko tidak tersalurkan secara produktif.
Ketua Umum HKI Ma'ruf Maulana mengatakan keberhasilan program PLTS 100 GWp tidak cukup diukur dari kapasitas terpasang. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah berapa besar energi yang benar-benar bisa disalurkan dan dimanfaatkan.
"Target 100 GWp merupakan langkah besar yang perlu kita dukung bersama. Dari perspektif industri, ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa gigawatt yang berhasil dipasang, tetapi berapa besar energi yang benar-benar dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara produktif. Karena itu, pembangkit, grid, storage, dan demand perlu tumbuh sebagai satu sistem," kata Ma'ruf dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).
Empat Elemen yang Harus Tumbuh Bersamaan
Produksi energi surya berfluktuasi mengikuti waktu dan kondisi cuaca. Ketika kapasitas PLTS tumbuh dalam skala besar, sistem kelistrikan butuh fleksibilitas lewat penguatan transmisi dan distribusi, Battery Energy Storage System (BESS), digitalisasi jaringan, serta pengelolaan beban.
Ma'ruf menyoroti kecepatan pembangunan yang berbeda di antara keempat elemen tersebut. Pembangkit, grid, storage, dan demand punya laju masing-masing, padahal semuanya harus bertemu pada satu titik.
"Kalau salah satunya bergerak jauh lebih lambat, akan muncul bottleneck. Tantangannya adalah bagaimana empat elemen tersebut direncanakan secara paralel sejak awal," ujarnya.
Kawasan Industri sebagai Sisi Permintaan
HKI menilai kawasan industri bisa berperan strategis sebagai demand side. Kawasan industri menghimpun kebutuhan listrik dalam jumlah besar pada wilayah yang terkonsentrasi, sehingga profil beban, rencana ekspansi, dan kebutuhan energi bersih lebih mudah dipetakan dan diagregasikan.
Peran itu makin relevan karena perusahaan yang masuk dalam rantai pasok global menghadapi tuntutan pengurangan emisi dan penggunaan energi terbarukan. Ketersediaan energi bersih mulai menjadi bagian dari daya saing dan pertimbangan perusahaan dalam memilih lokasi investasi.
"Pertanyaan investor semakin jelas. Energinya harus reliable, competitive, and verifiably clean. Harus andal, biayanya kompetitif, dan sumber energi bersihnya dapat diverifikasi. Kalau Indonesia mampu menyediakan ketiganya, energi terbarukan dapat menjadi keunggulan untuk menarik investasi industri," kata Ma'ruf.
RUPTL 2025-2034 Jadi Rujukan
HKI menilai peta pengembangan energi terbarukan perlu makin terintegrasi dengan peta pertumbuhan industri. Lokasi pusat pertumbuhan industri, proyeksi kebutuhan listrik, kesiapan jaringan, serta kebutuhan energi bersih bisa menjadi bagian dari perencanaan bersama pemerintah, PLN, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan pelaku usaha.
Arah itu sudah mulai dibangun lewat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dalam dokumen tersebut, PLN merencanakan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dan tambahan sistem penyimpanan energi 10,3 GW, terdiri atas 6 GW pumped storage dan 4,3 GW BESS.
Ma'ruf menegaskan tantangan berikutnya adalah menyelaraskan kecepatan pembangunan infrastruktur tersebut dengan percepatan PLTS menuju 100 GWp dan pertumbuhan pusat-pusat permintaan.
"Ini bukan hanya persoalan menambah pasokan. Setiap peningkatan pasokan perlu bertemu dengan jaringan dan permintaan yang tumbuh pada kecepatan yang sebanding. Di sinilah kebijakan energi dan kebijakan industri perlu semakin terhubung," katanya.
Bagi pelaku industri, target 100 GWp bukan sekadar soal penambahan kapasitas pembangkit. Keberhasilannya bergantung pada kesiapan jaringan, penyimpanan, dan permintaan yang tumbuh seiring waktu.
