NUSAAKSARA.COM — Draf terbaru Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi mewajibkan setiap kontraktor hulu menyerahkan minimal 25% produksi bagiannya untuk kebutuhan dalam negeri. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Bagian Empat draf RUU Migas dan menandai pergeseran besar tata kelola pasokan energi nasional.
Kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) sebesar 25% itu secara eksplisit diatur dalam Bagian Empat draf RUU Migas terbaru. Setiap kontraktor hulu migas harus mengalokasikan porsi bagian produksinya demi memenuhi kebutuhan energi di Tanah Air.
Draf tersebut berbunyi: "Kontraktor wajib menyerahkan paling sedikit 25% dari minyak dan gas bumi hasil produksi bagiannya untuk kebutuhan dalam negeri."
Perubahan Frasa yang Jadi Kunci
Perubahan penting terletak pada pilihan kata dalam pasal tersebut. Frasa "hasil produksi bagiannya" menegaskan bahwa kewajiban DMO dihitung dari porsi produksi yang menjadi hak kontraktor, bukan dari total produksi lapangan secara keseluruhan.
Rumusan ini berbeda dari skema yang berlaku sebelumnya. Selama ini, kewajiban DMO di sektor migas lebih banyak diterapkan pada komoditas tertentu dan dihitung dengan formula yang terpisah dari pembagian hasil produksi kontraktor.
Dengan frasa baru itu, porsi 25% menjadi batas minimum yang harus dipenuhi setiap kontraktor. Tidak ada ruang bagi kontraktor untuk menegosiasikan besaran alokasi di bawah angka tersebut.
Siapa yang Paling Terdampak
Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di sektor hulu migas menjadi pihak yang paling langsung merasakan dampak ketentuan ini. Mereka harus menyesuaikan rencana pengembangan lapangan dan proyeksi pendapatan sejak fase perencanaan.
Bagi pemerintah, angka 25% memberi jaminan pasokan minyak dan gas untuk kebutuhan domestik. Selama ini, sebagian produksi migas nasional masih dialokasikan untuk ekspor, sementara kebutuhan dalam negeri—terutama untuk pembangkit listrik dan industri—terus meningkat.
Ketentuan ini juga beririsan dengan kebijakan energi nasional yang mendorong pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik dan industri dalam negeri. Pasokan yang lebih terjamin dari kontraktor diharapkan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar.
Posisi dalam RUU Migas
Pasal 26 ayat (1) berada di Bagian Empat draf RUU Migas, yang mengatur kewajiban kontraktor terhadap pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Posisi pasal ini menunjukkan bahwa DMO ditempatkan sebagai kewajiban utama, bukan sekadar ketentuan pelengkap.
Draf RUU Migas sendiri masih dalam proses pembahasan. Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pengesahan maupun kemungkinan perubahan angka 25% sebelum rancangan itu disahkan menjadi undang-undang.
Jika ketentuan ini lolos tanpa perubahan, lanskap industri hulu migas Indonesia akan bergeser: kontraktor tidak lagi bisa mengutamakan ekspor di atas kebutuhan domestik. Pemerintah memegang kendali lebih besar atas alokasi produksi, sementara kontraktor harus menyesuaikan strategi bisnisnya dengan aturan baru yang lebih ketat.
