NUSAAKSARA.COM — PT PLN (Persero) memperkirakan kebutuhan investasi sekitar Rp3.400 triliun untuk membangun pembangkit dan infrastruktur kelistrikan guna mendukung transisi energi. Kebutuhan dana sebesar itu muncul karena sumber energi dan pusat permintaan listrik tersebar di wilayah berbeda, sementara dana yang tersedia belum mencukupi.
Jakarta — Pembangunan jaringan transmisi menjadi salah satu hambatan utama transisi energi Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan membuat listrik dari wilayah kaya sumber daya harus disalurkan melintasi pulau menuju pusat permintaan.
Vice President Safeguard PLN Imam Muttaqien menyampaikan hal itu dalam webinar IATMI Energy Talks bertajuk "Indonesia's Energy Transition: Integrating Policy, Power Sector Transformation & Environmental Sustainability Toward Net Zero Emissions" yang digelar IATMI SM TAU di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
"Indonesia itu kepulauan. Jadi, sumber energinya di mana, yang butuhnya di mana. Maka kita harus mengatasi ini dengan transmisi," kata Imam dalam forum tersebut.
Rincian Kebutuhan Investasi Rp3.400 Triliun
Angka Rp3.400 triliun mencakup pengembangan pembangkit, termasuk energi baru terbarukan (EBT) dan nuklir, serta infrastruktur transmisi. Namun, pendanaan yang tersedia belum mencukupi sehingga pembangunan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Kebutuhan itu tidak hanya soal membangun pembangkit baru. Jaringan transmisi harus lebih dulu siap agar listrik dari pembangkit di daerah bisa sampai ke pusat beban di Jawa dan wilayah lain.
Mengapa Transmisi Menentukan Integrasi EBT
Ketersediaan transmisi juga menjadi syarat integrasi energi terbarukan ke sistem kelistrikan. Imam mencontohkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang produksinya bergantung pada sinar matahari sehingga tidak dapat diandalkan sendiri untuk memasok beban dasar listrik (base load).
Karena itu, pengembangan pembangkit energi terbarukan perlu disertai kesiapan infrastruktur dan pengelolaan sistem agar pasokan listrik tetap andal. Tanpa transmisi yang memadai, pasokan EBT yang naik-turun sulit dibaurkan ke jaringan.
Pedoman Lingkungan dan Sosial untuk Pengembang
Di sisi lain, PLN menerapkan 16 pedoman pengelolaan lingkungan dan sosial dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Rinciannya, 10 pedoman lingkungan dan enam pedoman sosial.
Pedoman tersebut juga berlaku bagi pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP). Aturan ini menjadi acuan agar pembangunan jaringan dan pembangkit tidak menimbulkan dampak sosial di sekitar proyek.
Inisiatif Transisi Energi yang Berjalan
PLN turut mengembangkan sejumlah inisiatif transisi energi. Salah satunya PLTS terapung, pemanfaatan biomassa melalui skema co-firing di 52 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta pengembangan hidrogen dan teknologi penangkapan serta penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS).
Co-firing di 52 PLTU menjadi cara PLN menekan emisi tanpa membangun pembangkit baru. Sementara PLTS terapung memanfaatkan lahan air yang tidak bersaing dengan kebutuhan darat.
Bagi konsumen, kesiapan transmisi menentukan apakah penambahan kapasitas EBT benar-benar sampai ke rumah dan industri. Bagi industri, kepastian pasokan listrik hijau menjadi faktor penentu investasi. Tanpa jaringan yang siap, target bauran energi terbarukan berisiko tertahan di sisi pembangkit.
