NUSA AKSARA - Amerika Serikat (AS) dilaporkan mendesak Venezuela untuk memutus hubungan ekonomi dengan Rusia, China, Iran, dan Kuba sebagai syarat untuk meningkatkan produksi minyak negara tersebut.
Dihimpun berbagai sumber, Washington disebut menginginkan Venezuela menjalin kemitraan eksklusif dengan AS dalam sektor energi, termasuk memberikan perlakuan istimewa dalam penjualan minyak mentah.
Di tengah tekanan tersebut, situasi politik Venezuela kian memanas. Media Russia Today melaporkan bahwa pasukan komando AS telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, dalam sebuah penggerebekan pada Sabtu malam. Pemerintah Venezuela menilai tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara.
Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan AS harus memperoleh akses penuh ke industri minyak Venezuela. Ia menyebut sektor tersebut telah dinasionalisasi secara tidak adil sejak era Presiden Hugo Chavez, pendahulu Maduro.
Pada Selasa lalu, Trump juga mengklaim bahwa “otoritas sementara” Venezuela akan menyerahkan sekitar 30 hingga 50 juta barel minyak yang sebelumnya dikenai sanksi, untuk dijual di bawah kendali AS.
Sementara itu, Delcy Rodriguez, sekutu dekat Maduro yang dilantik sebagai presiden sementara Venezuela pada Senin, menegaskan bahwa AS maupun “agen asing” lainnya tidak akan mampu mengendalikan negaranya. Pemerintah di Caracas pun secara resmi menuntut pembebasan Maduro dan Flores.
Keduanya telah dihadapkan ke pengadilan New York atas tuduhan perdagangan narkoba dan senjata, tuduhan yang mereka bantah keras.
Jaksa Agung Venezuela Tarek Saab mengecam operasi tersebut sebagai tindakan agresi bersenjata ilegal. “Operasi militer tanpa deklarasi perang atau resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan tindakan terorisme internasional,” ujarnya.
Kecaman internasional pun mengalir. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Utusan Rusia Vassily Nebenzia menyebut penculikan Maduro sebagai “kejahatan sinis yang tidak dapat dibenarkan.” Senada, Utusan China Sun Lei menilai intervensi militer AS di Venezuela berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan kawasan Amerika Latin. (Fitri Wulandari/CTA)