NUSA AKSARA – Direktur Penuntut Umum Inggris dan Wales, Stephen Parkinson, menegaskan bahwa tidak ada satu pun individu di Inggris yang kebal hukum, termasuk anggota keluarga kerajaan. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah penyelidikan yang melibatkan Prince Andrew terkait dugaan pelanggaran jabatan publik.
Pernyataan tegas itu muncul ketika Thames Valley Police mengonfirmasi bahwa mereka tengah berdiskusi dengan Crown Prosecution Service (CPS) mengenai kemungkinan penyelidikan formal atas tuduhan bahwa Andrew Mountbatten Windsor membocorkan informasi sensitif kepada mendiang Jeffrey Epstein.
“Tidak ada seorang pun yang kebal hukum,” ujar Parkinson. Ia juga menyatakan memiliki “keyakinan penuh” bahwa kepolisian akan bertindak secara independen tanpa campur tangan.
Dugaan Pelanggaran Kepercayaan Publik
Parkinson menegaskan bahwa dari perspektif hukum, kasus tersebut pada dasarnya menyangkut dugaan pelanggaran kepercayaan publik oleh seseorang yang menjalankan fungsi sebagai pejabat negara.
“Dari perspektif saya, saya tidak menganggapnya sebagai pelanggaran yang sulit untuk dituntut, karena intinya adalah pelanggaran kepercayaan yang sangat besar oleh seseorang yang menjalankan fungsi sebagai pejabat publik,” jelasnya.
Andrew diketahui pernah menjabat sebagai utusan perdagangan Inggris pada periode 2001 hingga 2011. Tuduhan yang diselidiki berkaitan dengan dugaan pembagian informasi rahasia kepada Epstein selama masa jabatan tersebut.
Sorotan pada Dokumen dan Email
Penyelidikan semakin intensif setelah sejumlah email yang muncul dalam berkas terkait Epstein menunjukkan adanya komunikasi yang dinilai sensitif. Dalam korespondensi tersebut, terdapat dugaan bahwa Andrew membagikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, termasuk isu yang melibatkan Royal Bank of Scotland pasca-penyelamatan pemerintah.
Beberapa laporan juga menyebut nama pengusaha David Stern yang disebut memiliki hubungan dekat dengan Andrew serta diketahui berinteraksi dengan Epstein dalam sejumlah perjalanan luar negeri yang didanai publik, termasuk kunjungan ke Beijing, Hong Kong, dan Shenzhen pada 2010.
Selain itu, surat-menyurat yang diungkapkan juga menyebut adanya pertemuan antara Andrew dan bankir Jes Staley yang diatur oleh Epstein di Beijing.
Epstein bahkan disebut pernah membual dalam sebuah email, mengklaim bahwa dirinya menerima informasi intelijen dari sejumlah tokoh Inggris.
Dampak terhadap Monarki
Kasus ini menambah tekanan terhadap monarki Inggris yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan reputasi. Andrew sebelumnya telah dicabut gelarnya dan mundur dari tugas-tugas resmi kerajaan.
Awal bulan ini, ia juga dipindahkan dari kediamannya di Royal Lodge, Windsor, di tengah penilaian kepolisian atas sejumlah klaim tambahan yang muncul dalam laporan media.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada dakwaan resmi yang diajukan. Proses hukum masih berada pada tahap evaluasi awal antara kepolisian dan CPS.
Proses Hukum dan Prinsip Independensi
Pernyataan Parkinson menegaskan bahwa sistem hukum Inggris berjalan berdasarkan prinsip independensi dan kesetaraan di hadapan hukum.
Dengan sorotan publik yang besar, aparat penegak hukum diperkirakan akan berhati-hati dalam menilai bukti sebelum memutuskan apakah penyelidikan formal akan dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Kasus ini dipandang sebagai ujian penting bagi transparansi dan integritas institusi hukum Inggris, sekaligus menjadi perhatian internasional mengingat posisi Andrew sebagai mantan anggota senior keluarga kerajaan.
(Fitri Wulandari/CHY)
