NUSA AKSARA – Indonesia dan Amerika Serikat resmi memasuki babak baru hubungan ekonomi strategis. Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden AS Donald Trump menandatangani perjanjian dagang bilateral pada Kamis (19/2/2026) pagi waktu Amerika Serikat, di sela pertemuan bilateral di Washington DC.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam dokumen bertajuk Implementation of the Agreement toward New Golden Age US-Indonesia Alliance, yang menjadi landasan penguatan kemitraan ekonomi kedua negara.
Dewan Perdagangan RI–AS Dibentuk
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, perjanjian ini mencakup pembentukan Dewan Perdagangan (Board of Trade) sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan dan investasi.
“Dokumen ini telah ditandatangani bersama oleh Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump. Ke depan, seluruh persoalan investasi dan perdagangan Indonesia–US akan dibahas di Council of Trade,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Senin (23/2/2026).
Keberadaan Dewan Perdagangan ini diharapkan menjadi mekanisme penyeimbang apabila terjadi kenaikan tarif yang dinilai berpotensi mengganggu neraca perdagangan kedua negara.
Tarif 10 Persen Dinilai Tetap Menguntungkan
Dalam keterangannya kepada wartawan di Washington DC, Sabtu (21/2/2026), Presiden Prabowo menegaskan bahwa proses negosiasi berlangsung cukup panjang namun menghasilkan kesepahaman yang adil dan saling menghormati.
“Kita bahas masalah perdagangan di antara dua negara. Perundingan sudah cukup lama, artinya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati, saya kira bagus,” ujar Presiden.
Prabowo juga menanggapi dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat, termasuk putusan Mahkamah Agung AS terkait kebijakan perdagangan. Pemerintah Indonesia, menurutnya, menghormati proses politik dalam negeri Amerika Serikat dan siap menghadapi berbagai kemungkinan.
“Kita siap menghadapi semua kemungkinan. Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, kita lihat perkembangannya,” tegasnya.
Terkait kebijakan tarif sementara sebesar 10 persen, Presiden menilai kebijakan tersebut masih memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam kerangka hubungan dagang jangka panjang.
“Saya kira menguntungkan. Kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan,” tambahnya.
(CHY/CTA)
