NUSA AKSARA - Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi para penyintas bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari 2026, total Huntap yang direncanakan mencapai 17.969 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun, sementara ribuan unit lainnya tengah memasuki tahap konstruksi.
Percepatan ini dilakukan setelah sebagian besar pembangunan Hunian Sementara (Huntara) berhasil dirampungkan sebagai solusi darurat bagi warga terdampak.
Progres Huntap di Tiga Provinsi
Aceh: 9.430 Unit Direncanakan
Di Aceh, pemerintah menargetkan pembangunan 9.430 unit Huntap. Hingga kini, sebanyak 104 unit dalam proses pembangunan. Tahapan konstruksi masih berada pada fase awal, dengan fokus pada kesiapan lahan dan penyelesaian administrasi penerima manfaat.
Sumatera Utara: Progres Meningkat Signifikan
Untuk wilayah Sumatera Utara, dari total 4.493 unit yang direncanakan, sebanyak 524 unit saat ini dalam progres pembangunan. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan data per 20 Februari 2026 yang tercatat 297 unit.
Lonjakan ini menunjukkan percepatan kerja konstruksi di lapangan mulai membuahkan hasil.
Sumatera Barat: 817 Unit Masuk Tahap Konstruksi
Sementara di Sumatera Barat, dari 4.046 unit yang ditargetkan, sebanyak 817 unit telah memasuki tahap pembangunan. Angka ini juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 655 unit per 20 Februari 2026.
Secara keseluruhan, progres di tiga provinsi menunjukkan tren positif, meski pembangunan masih berada pada tahap awal konstruksi.
Tantangan Teknis dan Administratif
Pembangunan Huntap bukan sekadar mendirikan bangunan permanen. Prosesnya meliputi kesiapan lahan, perencanaan teknis, hingga penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan jaringan utilitas yang sesuai standar bangunan tahan bencana.
Kompleksitas ini membuat pembangunan Huntap jauh lebih menantang dibandingkan Huntara yang bersifat sementara.
Pengerjaan dilakukan secara paralel dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Danantara, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Data Pemda Jadi Kunci
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan percepatan pembangunan Huntap demi memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga terdampak.
Namun, ia menekankan bahwa kecepatan pembangunan sangat bergantung pada validitas data penerima bantuan yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Kecepatan membangun Huntap itu nomor satu adalah data dari pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/2).
Ia memastikan akan terus mendorong bupati dan gubernur agar segera menuntaskan pendataan, sehingga proses konstruksi tidak terhambat kendala administratif.
(CHY/CTA)
