NUSA AKSARA - Meningkatnya berbagai peristiwa tragis, termasuk kasus bunuh diri pada anak dan remaja, menjadi peringatan keras bagi bangsa Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa kesehatan mental harus ditempatkan sebagai agenda strategis nasional yang membutuhkan tanggung jawab bersama.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Solidaritas dan Partisipasi Publik bertajuk “Meningkatkan Ketahanan Psikososial sebagai Fondasi Pemberdayaan Masyarakat” yang digelar di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta, Jumat (27/02/2026).
“Sekali lagi, kesehatan mental menjadi agenda strategis dan tanggung jawab bersama,” tegas Muhaimin.
28 Juta Warga Alami Masalah Kesehatan Mental
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 28 juta masyarakat Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Angka ini menunjukkan persoalan yang kompleks dan multidimensi.
Menurut Muhaimin, gangguan kesehatan mental tidak berdiri sendiri. Ia dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kemiskinan struktural, tekanan sosial-ekonomi, lemahnya kohesi sosial, hingga rendahnya literasi serta dukungan psikososial di tingkat komunitas.
“Ini menunjukkan adanya gunung es yang sangat mengkhawatirkan yang setiap saat bisa bertambah dan semakin parah,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Tanpa intervensi menyeluruh, dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga terhadap kualitas pembangunan nasional.
Pendekatan Sistemik dan Kolaboratif
Menko PM menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menangani persoalan kesehatan mental. Upaya penanganan tidak boleh hanya berfokus pada dampak, tetapi juga harus menyentuh akar masalah secara sistemik.
Penguatan regulasi, politik anggaran yang tepat sasaran, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil menjadi kunci.
Ia juga mengapresiasi kontribusi para aktivis dan akademisi, termasuk dukungan dari sivitas akademika Universitas Indonesia, dalam mendorong penguatan ketahanan psikososial masyarakat.
Pemberdayaan Tak Hanya Soal Ekonomi
Muhaimin menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak semata berbicara soal ekonomi. Kesejahteraan psikologis dan ketahanan psikososial merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan.
“Ketika masyarakat bertahan secara psikososial, mereka akan menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, dan menjadi kekuatan yang berdaya,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, juga terus memperkuat akses layanan kesehatan jiwa melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pendampingan dan perawatan yang dibutuhkan.
Menutup dialog, Muhaimin mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat solidaritas sosial.
“Kita dituntut untuk memastikan tidak ada satu pun yang sendirian menanggung beban. Kita punya saudara, kita punya keluarga, kita adalah satu kesatuan,” pungkasnya.
(CHY/CTA)
