Pemerintah Kawal Pemulihan Infrastruktur di Lokasi Bencana Sumatera Jelang Mudik

Pemerintah Kawal Pemulihan Infrastruktur di Lokasi Bencana Sumatera Jelang Mudik
FOTO: ilustrasi generate AI.

NUSA AKSARA – Pemerintah terus mengawal kesiapan infrastruktur di wilayah terdampak bencana banjir di Sumatera menjelang arus mudik Lebaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses transportasi dan fasilitas publik tetap berfungsi serta aman dilalui masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pemerintah memprioritaskan percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak. Upaya ini melibatkan sejumlah kementerian terkait guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Secara infrastruktur kami fokus mengawal dan terus mendorong Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang karena berkaitan dengan urusan lahan dan tata ruang,” kata AHY di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera terus melakukan koordinasi lintas kementerian. Satgas juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana.

Beberapa fasilitas yang menjadi fokus pemulihan antara lain perbaikan dan pembangunan kembali jalan serta jembatan yang rusak akibat banjir dan longsor. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki akses sumber air bersih serta menata kembali kawasan permukiman warga yang terdampak.

AHY menyebut banyak rumah warga mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat kategori, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat. Bahkan, sebagian rumah dilaporkan hanyut terbawa arus banjir.

Dalam tahap awal pemulihan, pemerintah telah menyediakan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang terdampak. Hunian tersebut kini sudah dapat digunakan oleh sebagian besar warga di tiga provinsi yang terdampak bencana.

Meski demikian, pembangunan hunian tetap masih membutuhkan waktu karena memerlukan lahan yang aman dari potensi bencana. Pemerintah saat ini tengah memastikan lokasi pembangunan berada di kawasan yang tidak rawan banjir maupun longsor.

“Hunian sementara sudah bisa digunakan secara dominan di tiga provinsi tersebut. Namun untuk hunian tetap masih membutuhkan proses karena harus disiapkan lahan yang aman,” ujarnya.

AHY berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana dapat terus menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, pemulihan tidak hanya ditargetkan kembali seperti kondisi sebelumnya, tetapi juga diharapkan lebih baik dan lebih aman bagi masyarakat.

“Semoga dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun ada progres yang baik. Proses pemulihan memang membutuhkan waktu, tetapi harapannya bisa kembali seperti sediakala bahkan lebih baik dari sebelumnya,” kata AHY.

(CHY/CTA)

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index