NUSA AKSARA - Penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera dinilai dapat memberikan dampak nyata bagi pemulihan ekonomi masyarakat. Selain membantu kebutuhan warga, bantuan tersebut juga diyakini mampu meningkatkan daya beli sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah terdampak.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan, bansos yang diberikan pemerintah memungkinkan masyarakat kembali berbelanja sehingga roda ekonomi lokal dapat berputar.
“Ketika masyarakat menerima bantuan uang, mereka bisa berbelanja. Jika ada belanja maka pedagang juga bergerak. Ada permintaan, tentu akan muncul pasokan sehingga perdagangan dan pasar kembali berjalan,” ujar Tito saat penyerahan bantuan pemerintah untuk korban bencana alam di Pendopo Bupati Aceh Timur, Aceh, Senin (16/3/2026).
Menurut Tito, bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Aceh Timur, telah berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menilai penyaluran bansos tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi bagi daerah terdampak.
Ia juga mengapresiasi langkah Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menyalurkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat Aceh Timur melalui PT Pos Indonesia. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang sedang berupaya bangkit setelah terdampak bencana.
Tito menegaskan, bantuan yang diberikan pemerintah tidak berhenti pada tahap ini. Pemerintah masih membuka kemungkinan penambahan bantuan jika ke depan masih ditemukan warga yang membutuhkan dan data yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika masih ada masyarakat yang membutuhkan dan datanya valid, bantuan akan terus kita dorong,” katanya.
Lebih lanjut Tito menjelaskan, karakteristik bencana yang terjadi di wilayah Sumatera berbeda dengan bencana di daerah lain. Bencana tersebut terjadi di 52 wilayah yang tersebar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dengan tingkat dampak yang tidak merata.
Kondisi itu membuat proses pendataan menjadi lebih kompleks. Untuk mempercepat penanganan, Satgas PRR melakukan pendataan secara bertahap agar bantuan dapat segera disalurkan tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan selesai.
“Kita tidak bisa menunggu semua data selesai baru bantuan diberikan. Kalau begitu, proses pemulihan akan terlalu lama,” jelasnya.
Dalam proses tersebut, Satgas PRR mengklasifikasikan tingkat kerusakan rumah warga menjadi tiga kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat atau hilang. Warga yang rumahnya terdampak akan menerima bantuan stimulan sesuai dengan tingkat kerusakan berdasarkan data yang diajukan pemerintah daerah.
Data tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum bantuan disalurkan melalui lembaga terkait.
“Untuk bantuan rumah nantinya akan diserahkan melalui BNPB, sedangkan bantuan kepada masyarakat disalurkan melalui Kementerian Sosial,” pungkas Tito.
(CHY/CTA)
