NUSA AKSARA - Pemerintah memastikan ketersediaan energi nasional dalam kondisi aman di tengah dinamika geopolitik global. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di Seoul, Selasa (31/3/2026).
Informasi tersebut dikutip dari pernyataan resmi yang menekankan bahwa cadangan energi nasional berada dalam kondisi terkendali. Pemerintah menilai hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sektor energi.
“Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik itu solar, maupun bensin, termasuk dengan gas, termasuk dengan avtur, termasuk juga dengan LPG,” ujarnya.
Program B50 Didorong untuk Kemandirian Energi
Selain memastikan stok energi, pemerintah juga mempercepat implementasi program biodiesel B50. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program tersebut ditargetkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan untuk implementasi kebijakan ini.
“Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga.
Efisiensi Anggaran dan Potensi Surplus Energi
Program B50 juga dinilai memiliki dampak terhadap efisiensi anggaran negara. Pengurangan penggunaan energi fosil diharapkan dapat menekan beban subsidi.
“Dalam satu tahun, sebetulnya dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun,” jelasnya.
Pemerintah juga memproyeksikan potensi surplus pada sektor solar seiring implementasi kebijakan tersebut. Hal ini didukung oleh pengoperasian proyek kilang di Kalimantan Timur.
“Saya juga menyampaikan bahwa dengan implementasi B50, maka insyaallah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi, ini menjadi kabar baik begitu RDMP di Kalimantan Timur sudah kita operasikan,” ujar Bahlil.
Pengaturan Distribusi Energi Lebih Tepat Sasaran
Untuk memastikan distribusi energi berjalan efektif, pemerintah juga menyiapkan pengaturan pembelian BBM melalui sistem barcode MyPertamina. Kebijakan ini bertujuan agar konsumsi energi lebih terkontrol.
Dalam keterangan yang dikutip, pembelian BBM akan dibatasi hingga 50 liter per kendaraan. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi kendaraan umum.
Strategi Energi di Tengah Ketidakpastian Global
Pemerintah menilai kombinasi antara ketersediaan stok, inovasi kebijakan, dan percepatan transisi energi menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global. Langkah ini menunjukkan arah kebijakan energi nasional yang lebih terstruktur.
Dikutip dari pernyataan resmi, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan dinamika global. Ketahanan energi tetap menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
(CHY)
