NUSA AKSARA – Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi Rusia untuk memperkuat kerja sama investasi jangka panjang di sektor energi.
Kerja sama ini tidak hanya mencakup pasokan energi, tetapi juga pembangunan infrastruktur strategis di dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.
“Dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting, dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” ujar Menteri ESDM di Istana Merdeka, Kamis (15/4/2026)
Fokus pada Kilang dan Penyimpanan Energi
Pemerintah saat ini masih membahas lebih lanjut skema investasi yang akan masuk, khususnya untuk proyek kilang dan fasilitas penyimpanan energi.
“Memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage,” ungkapnya.
Parafrasa dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa proyek ini berada pada tahap lanjutan sebelum kesepakatan final.
Skema Jangka Panjang G2G dan B2B
Menurut Bahlil, kerja sama ini dirancang dalam jangka panjang dengan melibatkan berbagai skema.
“Kerja sama ini dilakukan dalam waktu jangka panjang ya. Jadi karena waktu kerja sama jangka panjang, jadi kita melakukan baik G2G maupun B2B. Menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan,” lanjutnya.
Pendekatan ini memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dari kedua negara.
Strategi Diversifikasi Energi
Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendiversifikasi sumber energi nasional.
Parafrasa dari keterangan resmi menyebutkan bahwa langkah ini juga bertujuan memperkuat ketahanan energi di tengah dinamika global.
Dengan membuka peluang investasi dari berbagai negara, Indonesia berupaya memastikan pembangunan sektor energi berjalan berkelanjutan.
Prinsip Ekonomi Bebas Aktif
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerja sama,” pungkasnya.
Parafrasa dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap kerja sama global, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
(CHY)
