NUSAAKSARA.COM — Presiden Prabowo Subianto memperingatkan bahwa demokrasi memiliki celah yang bisa dimanfaatkan pihak berkantong tebal untuk membajak sistem politik. Peringatan itu disampaikan saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di JICC, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Ia menyoroti potensi penyalahgunaan kekuatan ekonomi untuk menyuap pejabat hingga penegak hukum.
Presiden Prabowo Subianto menilai demokrasi tidak cukup hanya dijalankan lewat mekanisme politik formal. Menurutnya, ada celah yang bisa dipakai pihak tertentu untuk mengubah arah kebijakan negara demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Peringatan itu ia sampaikan di hadapan kader Partai Amanat Nasional dalam puncak peringatan HUT ke-28 partai tersebut di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Dukungan Reformasi dan Peringatan soal Penyalahgunaan Demokrasi
Prabowo mengaku mendukung reformasi sejak masih aktif sebagai prajurit TNI. Namun, ia meminta masyarakat tidak lengah terhadap berbagai potensi penyalahgunaan sistem demokrasi.
"Cita-cita kita sama, kita ingin demokrasi, saya di tentara saya mendukung reformasi. Tapi, kita harus hati-hati bahwa demokrasi bisa dibajak, demokrasi bisa dibeli," ujar Prabowo.
Pernyataan itu menegaskan posisinya bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur pemilu, melainkan sistem yang rentan diintervensi jika tidak dijaga bersama.
Kekuatan Ekonomi dan Ancaman Pembajakan Sistem Politik
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyoroti pengaruh kekuatan ekonomi dalam kehidupan politik. Ia mengingatkan adanya pihak dengan modal besar yang berpotensi memakai kekayaannya untuk memengaruhi institusi negara.
Menurut Prabowo, persoalan menjadi lebih serius apabila kekayaan tersebut diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah, lalu dipakai untuk menekan pengambil kebijakan.
"Mereka-mereka yang punya kekuatan ekonomi besar, mereka-mereka yang punya uang banyak, dan terutama mereka-mereka yang uangnya didapat dengan cara yang tidak halal, mereka mau membajak demokrasi kita," katanya.
Menyuap Hakim hingga Presiden Jadi Modus yang Disebut
Prabowo menyebut praktik pembajakan demokrasi bisa dilakukan lewat upaya menyuap berbagai pihak. Ia merinci sasaran suap mulai dari tokoh politik, aparat penegak hukum, hingga pejabat tinggi negara.
"Mereka mau menyogok tokoh-tokoh politik kita, mereka mau beli, nyogok hakim, nyogok jaksa, nyogok jenderal, nyogok menteri, mereka mau nyogok presiden, dengan uang mereka," tegasnya.
Pernyataan itu menjadi penutup pidatonya yang menekankan bahwa integritas lembaga negara menjadi benteng terakhir dalam menjaga demokrasi dari intervensi modal tidak halal.
Peringatan di Tengah Agenda Politik Nasional
Peringatan Prabowo hadir di tengah perhatian publik terhadap kualitas demokrasi dan independensi lembaga negara. Isu soal pengaruh uang dalam politik memang bukan hal baru, tetapi pernyataan presiden di forum partai koalisi memberi bobot tersendiri.
Sejumlah kalangan menilai peringatan itu relevan dengan upaya memperkuat transparansi pendanaan politik dan penegakan hukum terhadap kasus suap. Namun, belum ada tanggapan resmi dari istana maupun PAN soal reaksi publik atas pernyataan tersebut.
Yang jelas, Prabowo menempatkan persoalan ini sebagai ancaman serius, bukan sekadar retorika politik. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bisa runtuh bukan hanya karena kekuatan otoriter, tetapi juga karena uang yang membeli institusi.
