NUSAAKSARA.COM — Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara pada 14 September 2026, menandai perombakan kabinet keenam dalam hampir dua tahun pemerintahan. Frekuensi pergantian pejabat yang tinggi memunculkan kekhawatiran soal kesinambungan program dan kepastian bagi pelaku ekonomi.

Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Ia menyatakan pergantian ini bukan perubahan menyeluruh terhadap arah kerja kementerian.

"Setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa," ujar Suahasil, Senin (14/9/2026).

Enam Kali Reshuffle dalam Dua Tahun

Rangkaian perombakan yang dilakukan Prabowo mencakup pengisian jabatan kosong, pergeseran posisi, hingga pembentukan lembaga baru. Perubahan terakhir menyentuh posisi strategis di Kementerian Keuangan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurrahman, menilai frekuensi reshuffle menunjukkan adanya koreksi berkelanjutan terhadap kapasitas kabinet.

"Enam kali reshuffle menunjukkan ada gap antara target Presiden dan kapasitas delivery kabinet yang terus dikoreksi," kata Rizal, Selasa (15/9/2026).

Menurut Rizal, setiap pejabat baru membutuhkan waktu memahami persoalan dan menyesuaikan pola kerja. Dampaknya, kontinuitas kebijakan berpotensi terganggu.

"Bisa mengganggu kontinuitas kebijakan, memperpanjang learning curve, dan meningkatkan uncertainty bagi pelaku ekonomi," jelasnya.

Alasan di Balik Pergantian Menkeu

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, membaca pergantian Menkeu sebagai upaya mencari formula fiskal yang sesuai dengan agenda pemerintahan.

"Pergantian Menkeu yang relatif cepat dapat dibaca sebagai indikasi bahwa presiden baru mencari formula yang paling sesuai antara dua kepentingan, yakni menjaga disiplin dan kredibilitas APBN dan membiayai program prioritas Presiden Prabowo," tuturnya.

Kebutuhan pembiayaan menjadi krusial karena pemerintah memiliki sejumlah program prioritas. Mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga sekolah rakyat, semuanya menuntut dukungan anggaran besar.

Suahasil menyebut arahan khusus Prabowo kepadanya berkaitan dengan penjagaan keuangan negara. APBN, katanya, harus tetap mampu menopang program prioritas.

"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," tuturnya.

Respons Pasar dan Gesekan Fiskal Pusat-Daerah

Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia, Djayadi Hanan, melihat pergantian Purbaya sebagai langkah korektif. Ia mengaitkannya dengan persoalan komunikasi kebijakan dan kepercayaan pasar.

Menurut Djayadi, sejumlah pernyataan selama masa kepemimpinan Purbaya di Kementerian Keuangan mendapat respons negatif dari pasar dan pemangku kepentingan.

"Pernyataan-pernyataannya, kemudian berbagai pola komunikasinya yang menimbulkan respons negatif dari pasar kemudian respons negatif dari berbagai stakeholder," kata Djayadi, Senin (14/9/2026).

Ia juga menyoroti kebijakan pengetatan dan pemotongan anggaran ke daerah yang memunculkan gesekan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu persoalan yang disinggung adalah Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Masalah-masalah di daerah yang terkait dengan fiskal itu tidak bisa tidak akan sulit diatasi kalau tidak ada realokasi anggaran," imbuhnya.

DPR Serahkan Sepenuhnya ke Presiden

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyatakan penunjukan Suahasil merupakan kewenangan penuh Presiden. Menurutnya, Prabowo memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam memilih figur Menteri Keuangan.

"Presiden pasti memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam menentukan figur Menteri Keuangan yang dinilai paling tepat untuk menjalankan visi, misi, dan penugasan Presiden," kata Dolfie, dikutip Antara, Senin (14/9/2026).

Komisi XI DPR berharap pejabat yang dipilih dapat menjalankan tugas pemerintahan sekaligus mengawal perbaikan ekonomi nasional. Pergantian ini menjadi bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan susunan kabinet.

Bagi pelaku pasar, yang paling ditunggu adalah arah kebijakan fiskal Suahasil. Kesinambungan program prioritas dan kredibilitas APBN akan menjadi ujian pertama di masa transisi ini.