NUSAAKSARA.COM — Pemerintah menegaskan penempatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang jauh dari domisili bukan bentuk hukuman. Dari 28.620 manajer yang ditempatkan lewat Simkopdes, 88,28% di antaranya tetap bertugas di provinsi asal dan median jarak penempatan hanya 6,53 kilometer.

Penjelasan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi @simkopdes, Minggu (27/9/2026), menanggapi ramainya keluhan warganet soal penempatan manajer KDKMP yang dinilai tidak sesuai domisili asal. Pemerintah mengakui proses pencocokan penempatan mempertemukan kebutuhan operasional koperasi dengan sebaran tenaga pengelola yang tersedia.

"Kami memahami bahwa penempatan yang jauh dari keluarga dan lingkungan asal membutuhkan kesiapan serta penyesuaian yang tidak ringan," demikian pernyataan dalam unggahan tersebut.

Metode Hungarian Bipartite dan Empat Variabel Penentu

Pemerintah memakai metode Hungarian Bipartite Matchmaking Method untuk mencari kombinasi penempatan terbaik secara keseluruhan. Sistem ini menimbang empat variabel utama: kedekatan domisili, kesiapan bangunan KDKMP, ketersediaan kuota, serta keseimbangan kebutuhan antarwilayah.

Persoalannya, titik KDKMP yang cocok di sejumlah daerah belum tersedia, sudah terisi penuh, atau gedungnya belum siap ditempati. Kondisi itu membuat sebagian manajer harus ditugaskan ke wilayah lain yang masih kekurangan tenaga pengelola.

"Namun, pada beberapa wilayah, titik yang sesuai belum tersedia, telah terisi, atau belum siap untuk ditempati. Karena itu, sebagian manajer perlu ditempatkan di wilayah lain yang masih membutuhkan," tulis @simkopdes.

Data Simkopdes: Mayoritas Manajer Bertugas di Sekitar Domisili

Rekap Simkopdes menunjukkan mayoritas manajer sebenarnya ditempatkan dekat wilayah asal. Dari 28.620 manajer KDKMP yang sudah ditempatkan, sebaran jaraknya sebagai berikut:

• 55,69% bertugas dalam jarak maksimal 10 km dari domisili
• 71,91% bertugas dalam jarak maksimal 50 km
• 65,14% tetap berada di kabupaten/kota asal
• 88,28% tetap di provinsi asal
• 11,27% ditempatkan lintas provinsi

Median jarak keseluruhan penempatan tercatat 6,53 km. Angka itu menunjukkan separuh manajer bertugas sangat dekat dengan rumah, meski pemerintah mengakui statistik ini tidak otomatis menghapus beban psikologis mereka yang harus bertugas jauh dari keluarga.

Tiga Tahap Pencocokan Manajer dengan Titik KDKMP

Penempatan dilakukan bertahap. Tahap pertama, sistem memprioritaskan bangunan KDKMP yang sudah selesai 100% di desa setempat. Tahap kedua, ketika titik siap operasional di wilayah asal sudah penuh atau memang tidak ada, sistem mengarahkan manajer ke daerah lain yang masih membutuhkan.

Tahap ketiga, setelah seluruh titik yang rampung terisi, sistem melanjutkan penempatan berdasarkan progres pembangunan tertinggi. Urutan ini menjelaskan mengapa seorang manajer bisa ditempatkan jauh meski domisilinya dekat dengan KDKMP yang belum selesai dibangun.

Penempatan Jauh Dinilai Bukan Penilaian Negatif

Pemerintah memastikan penempatan lintas wilayah sama sekali bukan hukuman atau penilaian negatif atas kualitas dan kemampuan manajer. Setiap posisi dinilai sama pentingnya agar KDKMP bisa segera beroperasi dan memberi manfaat bagi warga desa.

"Namun, penempatan jauh bukan bentuk hukuman dan bukan berarti wilayah asal diabaikan. Kondisi tersebut terjadi karena titik KDKMP yang sesuai di wilayah asal tidak selalu tersedia, sudah terisi, atau belum menjadi prioritas berdasarkan kesiapan bangunan," tulis akun @simkopdes.

Bagi manajer yang sudah menerima surat penempatan, keputusan ini berdampak langsung pada rencana relokasi, biaya hidup, dan jarak dari keluarga. Pemerintah belum merinci apakah ada mekanisme pengajuan pindah bagi manajer yang keberatan, maupun kompensasi bagi yang harus pindah lintas provinsi.

Program KDKMP sendiri menjadi salah satu kanal penyaluran tenaga kerja baru di daerah. Dengan 28.620 manajer yang sudah ditempatkan dan sebagian titik koperasi masih dalam tahap pembangunan, gelombang penempatan berikutnya berpotensi memunculkan keluhan serupa jika kesiapan bangunan tidak mengejar kebutuhan tenaga pengelola.