NUSAAKSARA.COM — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan hanya menerima satu gaji meskipun mengemban dua jabatan sekaligus sebagai Menko dan Menteri ESDM. Ia juga menegaskan pembentukan kementerian koordinator baru tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara karena operasionalnya memakai alokasi Kementerian ESDM.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026). Ia menegaskan hanya menerima gaji untuk satu jabatan meski dua Peraturan Presiden mengatur posisinya.
Gaji Tunggal dan DIPA yang Tidak Dipisah
Bahlil menjelaskan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak membentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tersendiri. Seluruh fungsi administrasi dan koordinasi dijalankan dengan mengoptimalkan DIPA Kementerian ESDM.
"Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya enggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Menko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari Kementerian ESDM," ujar Bahlil.
Ia menambahkan gaji yang diterimanya juga hanya satu. "Sekalipun dua Perpres, gajinya satu aja," katanya.
Menurut Bahlil, ruang lingkup koordinasi kementerian barunya berbeda dari Kementerian ESDM. Perbedaan itu tidak lantas menuntut pemisahan anggaran.
"DIPA-nya juga cuma DIPA satu, DIPA Menteri ESDM. Ruang lingkup koordinasinya aja yang berbeda, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai media bilang ini karena menambah kementerian, pemborosan uang negara, enggak ada," tambahnya.
Penghasilan Disisihkan untuk Kegiatan Sosial
Bahlil mengungkapkan seluruh penghasilan dan dana operasional yang diterimanya selama menjabat menteri rutin disisihkan untuk kegiatan sosial. Ia menyebut bantuan itu disalurkan ke kalangan aktivis dan masyarakat yang membutuhkan.
"Dan memang secara kebetulan saya sejak menjadi menteri, insya Allah saya dari gaji saya maupun dari dana operasional saya selalu saya sisihkan semuanya untuk kepada saudara-saudara saya yang berhak untuk saya bantu. Ada di yang teman-teman kan aktivis kan banyak ya, adik-adik saya kan banyak. Jadi itu saya kasih ke situ, kemudian yang membutuhkan, ya," jelasnya.
Sinkronisasi Kebijakan Lintas Kementerian
Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi difokuskan melakukan sinkronisasi kebijakan antar-kementerian. Koordinasi melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Kementerian Perindustrian.
Tujuan koordinasi tersebut mempercepat program hilirisasi dan kedaulatan energi nasional. Bahlil menyebut sinkronisasi lintas kementerian menjadi kunci percepatan program.
"Nah, Kementerian Menko Hilirisasi ini akan melakukan sinkronisasi program antara Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan beberapa kementerian lain yang bisa kita melakukan sinkronisasi agar kemudian bisa melakukan percepatan," tandasnya.
Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menambah jumlah kementerian koordinator di kabinet. Pemerintah belum merinci besaran pagu anggaran yang dialihkan dari Kementerian ESDM untuk membiayai fungsi koordinasi kementerian baru tersebut.
