NUSAAKSARA.COM — Pemerintah menyiapkan peremajaan perkebunan kelapa seluas 9.000 hektare pada 2027 untuk mengganti tanaman tua dan memperkuat pasokan bahan baku industri pengolahan. Program itu bagian dari pengembangan kawasan kelapa 51.721 hektare yang direncanakan tersebar dari Sumatera hingga Papua. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan peremajaan harus dibarengi penggunaan bibit unggul yang mampu berbuah lebih cepat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan rencana pengembangan kelapa nasional dalam rangkaian World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, 8 Oktober. Pemerintah menargetkan peremajaan 9.000 hektare tanaman kelapa pada 2027, terpisah dari perluasan areal perkebunan seluas 42.721 hektare. Total kawasan yang disiapkan dalam Coconut Area Development Plan 2027 mencapai 51.721 hektare.
Bibit Genjah Jadi Kunci Peremajaan
Zulkifli menilai persoalan utama perkebunan kelapa nasional adalah usia tanaman yang sudah tua. Kelapa dalam yang ditanam petani butuh enam sampai tujuh tahun untuk mulai berbuah. Pemerintah ingin mendorong varietas baru yang bisa berbuah dalam tiga tahun.
"Kalau kelapa dalam kan lama, enam sampai tujuh tahun. Jadi kita harus punya varietas baru, tiga tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand," kata Zulhas dalam kegiatan World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, 8 Oktober.
Peremajaan tanaman disebut tidak cukup berdiri sendiri. Pemerintah juga menyoroti manajemen perkebunan dan penguatan industri pengolahan agar nilai tambah kelapa tidak hilang di hilir.
Permintaan Turunan Kelapa Meningkat di Pasar Global
Permintaan kelapa di pasar internasional bergerak melampaui kebutuhan pangan tradisional. Produk turunannya semakin banyak dipakai industri makanan dan minuman. Zulkifli menyebut perubahan kebiasaan konsumsi di sejumlah negara ikut mendorong permintaan itu.
"Orang sekarang minum kopi nggak pakai susu lagi, sudah pakai kelapa, santan. Itu terjadi di China, Asia, India dan tempat-tempat lain, sehingga kelapa menjadi rebutan," ujarnya.
Pemerintah menilai peluang itu tidak bisa dijawab hanya dengan menambah volume produksi. Industri pengolahan harus diperkuat supaya Indonesia tidak terus bergantung pada penjualan kelapa sebagai bahan baku mentah. "Kita harus cepat mengejar, tadi bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, pengolahannya," kata Zulhas dikutip dari Antara, Jumat, 9 Oktober.
Lintas Kementerian dan Danantara Terlibat
Pengembangan kelapa akan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sesuai bidang masing-masing. Pembagian peran itu menempatkan hulu dan hilir sebagai satu rangkaian kerja, bukan program terpisah.
Perkebunan rakyat menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan sektor pertanian. "Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas utama yang kita kembangkan," tutur Zulhas.
Melalui peremajaan tanaman, penggunaan bibit unggul, dan penguatan industri pengolahan, pemerintah menargetkan produktivitas kelapa meningkat sekaligus membuka ruang lebih besar bagi produk olahan bernilai tambah. Rencana peremajaan 9.000 hektare pada 2027 menjadi ujian pertama apakah target bibit genjah dan penguatan hilirisasi bisa berjalan bersamaan di lapangan.
