NUSAAKSARA.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya. Pemeriksaan direncanakan berlangsung pekan ini, tetapi lembaga antirasuah belum mengumumkan tanggal pastinya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah mengirimkan surat pemberitahuan penjadwalan ulang kepada Nusron. Menurut dia, keterangan menteri dibutuhkan untuk melengkapi proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani lembaga tersebut.
"Untuk saudara NW selaku Menteri ATR/BPN, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya di pekan ini," ujar Budi kepada wartawan, Senin (12/10/2026).
Surat Pemberitahuan Sudah Dikirim ke Nusron
Budi menambahkan, surat pemberitahuan mengenai penjadwalan ulang pemeriksaan telah dikirimkan kepada Nusron. Dengan begitu, menteri memiliki waktu untuk menyesuaikan agenda agar dapat memenuhi panggilan penyidik.
"Artinya saudara NW punya cukup waktu untuk melakukan pengaturan jadwal," tuturnya.
KPK berharap Nusron dapat bersikap kooperatif dan hadir memenuhi panggilan penyidik. Keterangan Nusron dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut.
Panggilan Kedua Setelah Nusron Mangkir
Penjadwalan ulang ini merupakan panggilan kedua bagi Nusron. Sebelumnya, menteri ATR/BPN itu tidak hadir pada pemeriksaan yang dijadwalkan penyidik, sehingga KPK memutuskan menjadwalkan ulang pemeriksaannya.
KPK menegaskan, pejabat publik semestinya menjadi teladan dalam mematuhi proses hukum. Sikap kooperatif dinilai penting untuk mempercepat pengungkapan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kewenangan Kementerian ATR/BPN dalam Sorotan
Kementerian ATR/BPN mengelola urusan agraria dan tata ruang, termasuk penerbitan hak atas tanah. Kasus dugaan korupsi di lingkungan kementerian ini mencuat ketika KPK memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan.
Nusron Wahid menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam kapasitasnya, ia membawahi kebijakan pertanahan nasional dan tata ruang wilayah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Nusron maupun Kementerian ATR/BPN mengenai penjadwalan ulang pemeriksaan tersebut. KPK belum merinci perkara apa yang membuat keterangan Nusron dibutuhkan penyidik.
Jadwal Pemeriksaan Belum Diumumkan
KPK belum mengumumkan hari dan tanggal pasti pemeriksaan Nusron pekan ini. Penyidik menyatakan akan menyampaikan perkembangan pemeriksaan sesuai dengan jalannya proses penyidikan.
Publik menantikan apakah Nusron akan hadir memenuhi panggilan kedua ini. Kehadirannya dinilai menjadi ujian komitmen pejabat negara terhadap upaya pemberantasan korupsi.
