NUSAAKSARA.COM — Golkar, PKB, dan PAN resmi menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk periode kedua, meski Pemilu 2029 masih terpaut sekitar tiga tahun. Sementara PKS, NasDem, dan Partai Demokrat memilih menahan sikap dengan alasan ruang manuver politik yang masih terbuka. Dukungan dini ini dinilai sebagai sinyal kedekatan sekaligus strategi investasi politik menuju pusat kekuasaan.
Tiga Partai Mencuri Start, Tiga Lainnya Menahan Diri
Golkar, PKB, dan PAN tercatat sebagai partai yang paling awal mengirim sinyal dukungan kepada Prabowo. Ketiganya berada dalam koalisi pemerintahan sejak awal periode.
PKS, NasDem, dan Partai Demokrat belum menentukan arah. Sikap wait and see ini, menurut pengamat, bukan tanpa alasan.
Mengapa Demokrat dan PKB Ambil Jalan Berbeda
Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro, menilai perbedaan pendekatan antara PKB dan Demokrat mencerminkan kalkulasi politik masing-masing. PKB memilih lebih awal mengirim sinyal dukungan, sementara Demokrat menjaga fleksibilitas.
"Sikap politik ini tentu punya dasar, mengingat Demokrat mempunyai kandidat potensial seperti figur AHY yang relatif cukup mendapatkan atensi publik. Dalam politik koalisi, dukungan lebih dini bisa menjadi investasi politik untuk memperkuat kedekatan dengan pusat kekuasaan," ujar Verdy lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/3).
Verdy menambahkan, dukungan dini dari sejumlah partai dapat dibaca sebagai sinyal kedekatan politik. Bagi partai yang belum menentukan sikap, ruang untuk mempertimbangkan berbagai pilihan masih terbuka lebar.
Dua Kepentingan yang Harus Dijaga Bersamaan
Pemanasan politik menuju 2029 dinilai sudah dimulai, meski belum dalam bentuk pertarungan elektoral terbuka. Yang terjadi saat ini adalah konsolidasi kekuatan, penjajakan posisi tawar, dan pembentukan konfigurasi politik.
"Menariknya, partai-partai koalisi menghadapi dua kepentingan sekaligus, menjaga loyalitas kepada pemerintahan Prabowo dan mempertahankan ruang manuver politik masing-masing," kata Verdy.
Tantangan terbesar koalisi besar, menurutnya, terletak pada kemampuan mengelola kompetisi internal. Soliditas di hadapan publik tidak boleh berhenti pada kesamaan dukungan terhadap figur semata.
Partai politik kini berada dalam posisi menghitung dua hal sekaligus: siapa yang akan didukung pada 2029, dan seberapa besar pengaruh yang bisa dipertahankan ketika konfigurasi kekuasaan berubah.
"Kesepakatan mendukung pemerintahan Prabowo hingga 2029 tidak otomatis menjadi komitmen untuk mengusung konfigurasi politik yang sama pada Pilpres berikutnya," ujar Verdy.
Wait and See sebagai Strategi Main Aman
Sikap menahan diri partai koalisi dibaca Verdy sebagai bentuk kehati-hatian politik. Partai enggan tergesa-gesa mengambil posisi dalam isu yang masih berkembang, sekaligus berusaha menjaga hubungan dengan berbagai pihak.
Langkah itu dinilai sebagai upaya main aman. Presiden Prabowo maupun Gerindra sebagai pusat kekuatan pemerintahan belum mengambil sikap politik terkait hal tersebut.
"Partai tidak ingin terlihat berseberangan dengan pemerintahan, tetapi juga berhati-hati agar tidak terlalu jauh mengikatkan diri pada persoalan politik yang konsekuensinya belum sepenuhnya terukur," ucapnya.
Reshuffle Kabinet dan Pergeseran Poros Hambalang-Solo
Verdy juga menyoroti reshuffle Kabinet Merah Putih yang mengganti sejumlah sosok dinilai berafiliasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nama Pratikno digeser dari Menko PMK menjadi Ketua Wantimpres, sementara Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri kini menjadi Kepala KSP.
Menurut Verdy, reshuffle ini merupakan proses konsolidasi kekuasaan dan penegasan otonomi politik Prabowo sebagai presiden. Pergeseran sejumlah figur yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi menunjukkan perubahan distribusi pengaruh.
"Namun, mereka tidak sepenuhnya dikeluarkan dari radar pemerintahan. Artinya, ada indikasi penataan ulang kewenangan untuk menegaskan kiblat politik bergeser ke Hambalang secara penuh, bukan lagi ke Solo. Prabowo tidak harus terlihat berseberangan dengan Jokowi untuk menunjukkan bahwa pusat komando kini berada di Hambalang," ucapnya.
Dalam perspektif komunikasi politik, pengaruh tidak selalu dikurangi melalui konfrontasi. Reposisi peran dan kewenangan bisa menjadi instrumen yang sama efektifnya.
Menjelang 2029, yang menarik justru kemungkinan terjadinya pergeseran poros kekuatan politik yang berbeda dari 2024. Prabowo memiliki otoritas pemerintahan, sementara Jokowi masih mempunyai jejaring dan ruang pengaruh politik di luar pemerintahan.
"Memang yang menjadi menarik diskursusnya bukan lagi apakah Prabowo masih membutuhkan Jokowi, tetapi..." ujar Verdy, tanpa merinci lanjutan pernyataannya.
