NUSA AKSARA — Pemerintah Ukraina tengah menyiapkan rancangan undang-undang baru yang berpotensi menarik buku-buku Rusia dan literatur berbahasa Rusia dari peredaran. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah lebih luas untuk memperkuat identitas budaya nasional di tengah konflik berkepanjangan dengan Rusia.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Ukraina, Tatyana Berezhnaya, dalam wawancara dengan media lokal Interfax Ukraine yang diterbitkan pekan ini. Ia menyebut otoritas media negara saat ini sedang menggarap regulasi yang akan membatasi peredaran literatur Rusia, dengan dukungan langsung dari kementeriannya.
Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai implementasi kebijakan tersebut—apakah hanya akan menarik buku dari toko dan perpustakaan publik, atau juga mencakup koleksi pribadi masyarakat.
Upaya Memperkuat Identitas Budaya
Langkah ini dinilai sebagai kelanjutan dari kebijakan lama yang telah berjalan sejak sebelum konflik bersenjata dengan Rusia pecah. Pada 2016, pemerintahan saat itu di bawah mantan presiden Petro Poroshenko telah lebih dulu melarang impor buku dari Rusia dan Belarus.
Sejak saat itu, Ukraina secara bertahap mengurangi penggunaan literatur Rusia dalam kurikulum pendidikan nasional, serta melakukan penataan ulang simbol-simbol budaya yang dianggap memiliki keterkaitan historis dengan Rusia. Termasuk di antaranya penghapusan monumen, prasasti, dan referensi budaya tertentu dari ruang publik.
Pemerintah Ukraina juga secara konsisten mendorong penggunaan bahasa Ukraina sebagai bahasa utama negara. Pada Desember lalu, parlemen Ukraina mencabut perlindungan terhadap bahasa Rusia yang sebelumnya tercakup dalam Piagam Eropa untuk Bahasa Regional atau Minoritas.
Berezhnaya menyatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat posisi bahasa nasional.
“Langkah ini bertujuan memperkuat bahasa Ukraina sebagai bahasa negara dan memperkuat identitas nasional,” ujarnya dalam pernyataan sebelumnya.
Reaksi Rusia dan Ketegangan Politik
Kebijakan ini mendapat kritik keras dari Rusia. Pemerintah Moskow menilai langkah-langkah tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap etnis Rusia dan pengekangan terhadap bahasa serta budaya Rusia di Ukraina.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menuding negara-negara Barat mengabaikan isu tersebut dalam pembahasan perdamaian.
“Hak asasi manusia yang begitu dijunjung tinggi Barat seharusnya tidak dilanggar. Di Ukraina, kita melihat pelarangan bahasa Rusia di hampir semua bidang kehidupan publik,” kata Lavrov dalam pernyataan resminya.
Menurut Rusia, perlindungan terhadap warga berbahasa Rusia menjadi salah satu tuntutan utama dalam setiap upaya diplomasi yang berkaitan dengan konflik kedua negara.
Realitas Sosial yang Kompleks
Di sisi lain, bahasa Rusia masih menjadi bahasa pertama bagi jutaan warga Ukraina, terutama di wilayah metropolitan dan bagian timur negara tersebut. Hal ini menjadikan kebijakan pembatasan literatur dan bahasa sebagai isu sensitif yang menyentuh identitas sosial dan budaya masyarakat.
Rancangan undang-undang terbaru ini dipandang sebagai bagian dari upaya Ukraina membangun kembali identitas nasional di tengah situasi perang, namun juga berpotensi memperdalam ketegangan politik dan budaya di kawasan.
(Fitri Wulandari/CHY)