NUSAAKSARA.COM — Ketergantungan impor menjadi tantangan utama sektor energi nasional saat ini. Dengan produksi dalam negeri yang stagnan di angka 600.000 barel per hari (bph) sementara konsumsi mencapai 1,6 juta bph, Indonesia terpaksa mengimpor sekitar 1 juta bph setiap harinya. Situasi ini diperparah oleh risiko geopolitik, khususnya potensi penutupan Selat Hormuz yang menyuplai 20-25% kebutuhan minyak domestik.
Mengatasi Krisis Pasokan Tanpa Latar Belakang Teknik
Bahlil mengakui bahwa ia tidak memiliki latar belakang akademik di bidang pertambangan maupun pengalaman bisnis migas sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa keterbatasan tersebut justru mendorongnya untuk berpikir praktis dan cepat dalam mengambil keputusan strategis. Alih-alih terjebak pada kajian akademis yang tebal dan memakan waktu, Bahlil memilih pendekatan langsung untuk mencari solusi ketersediaan pasokan.
"Saya ingin mengatakan mengelola negara di era seperti ini baca buku penting, tapi harus cepat membuat kesimpulan. Jangan baca buku terus. Kalau baca buku terus tidak akan selesai," ujar Bahlil dalam acara InTechSea 2026 di Jakarta, dikutip Selasa (15/9).
Diversifikasi Sumber dari Timur Tengah ke Rusia dan Afrika
Strategi konkret yang dijalankan adalah mengalihkan sumber impor crude oil dari wilayah Timur Tengah yang rawan konflik menuju negara-negara alternatif. Pemerintah telah melakukan negosiasi dengan berbagai mitra, termasuk Angola dan Rusia, untuk memastikan rantai pasok tetap aman. Menurut Bahlil, prinsip dasar pengalamannya sebagai pengusaha diterapkan di sini: mencari peluang di tengah kesulitan orang lain.
"Saya selalu berpikir dulu di mana orang susah di situ saya masuk. Karena sedikit orang masuk ke situ pasti peluang banyak... Kita mengalihkan crude kita dari Middle East ke beberapa negara lain, di Afrika, di Angola, di mana-mana kita cari. Itu sudah clear," jelasnya.
Tekanan Harga Minyak terhadap Beban Subsidi Negara
Meskipun pasokan fisik berhasil diamankan, masalah terbesar kini bergeser ke aspek harga. Rata-rata harga minyak sejak Januari hingga September tercatat berada di kisaran US$ 85-90 per barel, bahkan sempat menyentuh titik tertinggi US$ 106 per barel. Angka ini sangat kontras dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipatok hanya US$ 70 per barel.
Selisih harga yang lebar ini otomatis memperlebar lubang defisit anggaran akibat besarnya subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah. Bahlil menyatakan telah melaporkan kondisi kritis ini kepada Presiden Prabowo Subianto, menekankan bahwa stabilitas harga merupakan hajat hidup orang banyak yang tidak bisa dikompromikan meski kondisi global sedang bergejolak.
"Yang ujung kesimpulannya adalah Bapak-Ibu semua, kita sekarang mendapat crude dari beberapa negara, termasuk Rusia. Waktu saya melakukan negosiasi dengan Menteri Energi Rusia, orang mengatakan bagaimana dengan negara lain," tuturnya sambil menyinggung dinamika diplomasi energi yang kompleks namun harus segera diselesaikan demi keamanan ekonomi nasional.