NUSAAKSARA.COM — Tujuh kali reshuffle kabinet terjadi dalam dua tahun pemerintahan Kabinet Merah-Putih, tetapi pasar internasional merespons dingin setiap perubahan. Defisit anggaran tahun depan dipatok Rp671,16 triliun atau 2,4 persen dari produk domestik bruto, sementara belanja negara mencapai rekor Rp4.106,26 triliun.
Presiden kembali merombak susunan Kabinet Merah-Putih. Pergantian personel di kursi menteri dan wakil menteri itu menjadi reshuffle ketujuh sejak pemerintahan berjalan dua tahun. Sejumlah posisi strategis diisi nama baru, sebagian lainnya tetap dipertahankan.
Perombakan ketujuh itu tidak serta-merta mengubah arah kebijakan ekonomi. Pasar modal dan investor asing menilai pergantian personel belum menyentuh persoalan mendasar: kualitas pejabat yang duduk di posisi strategis.
Personel Bermasalah Masih Duduk di Kursi Strategis
Sejumlah nama yang sebelumnya menjabat di pemerintahan lama kembali mengisi posisi penting. Ada pula pejabat yang sebelumnya bermasalah secara hukum maupun etik, serta mereka yang terindikasi terlibat korupsi, tetap dipercaya mengelola sektor-sektor kunci.
Rangkap jabatan di antara menteri kabinet memperparah inefisiensi. Kabinet yang oleh banyak kalangan disebut terlalu gemuk itu justru dinilai semakin tidak efektif dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan.
Beban APBN 2027 dan Asumsi Makro yang Rapuh
Belanja negara dalam Undang-Undang APBN 2027 disahkan sebesar Rp4.106,26 triliun, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan negara diperkirakan hanya Rp3.435,10 triliun, sehingga defisit anggaran melebar menjadi Rp671,16 triliun atau 2,4 persen dari PDB.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.371,26 triliun, sementara transfer ke daerah dialokasikan Rp735,00 triliun. Defisit sebesar itu sudah diperkirakan sejak awal penyusunan, namun tetap dipaksakan masuk dalam kebijakan fiskal.
Pemerintah memasang asumsi pertumbuhan ekonomi 6,0 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75 dolar AS per barel. Asumsi-asumsi itu dinilai rentan bergeser bila ketidakpastian ekonomi global memburuk.
Program Prioritas yang Menyedot Anggaran Besar
Alokasi anggaran pendidikan dirancang Rp820,9 triliun, perlindungan sosial Rp539,70 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,30 triliun. Ketiganya menyandang dimensi politik kuat karena menyangkut belanja publik berskala besar.
Program Makan Bergizi Gratis melalui Badan Gizi Nasional memperoleh pagu Rp240,2 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran itu ditargetkan menjangkau 60,6 juta hingga 72,1 juta penerima manfaat, mencakup siswa sekolah, anak prasekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Sebagian pembiayaan program tersebut diambil dari fungsi pendidikan. Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai mengalihkan anggaran sektor pendidikan untuk program yang pelaksanaannya masih bermasalah.
Dana Desa dan Sentralisasi Kekuasaan
Sebanyak Rp51 triliun dari total Dana Desa 2027 senilai Rp77 triliun, atau sekitar 66,23 persen, dialokasikan untuk membiayai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Porsi itu jauh melampaui kebutuhan pembangunan desa lainnya.
Prinsip pendirian koperasi yang semestinya tumbuh dari bawah atau bottom up berubah menjadi dipaksakan dari atas atau top down. Pengamat menilai pola ini sebagai bentuk sentralisasi kekuasaan dan pengembangan otoritarianisme dalam pengelolaan anggaran.
Sejumlah kalangan menilai belanja negara yang terus menggelembung, ditambah program-program beraroma politik, justru menjauhkan harapan masuknya investor dan penguatan pasar modal. Respons pasar yang dingin menjadi sinyal bahwa perombakan kabinet belum menyentuh akar persoalan tata kelola ekonomi.
