NUSAAKSARA.COM — Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap kerugian negara mencapai Rp89 triliun pada 2026 akibat penyimpangan penjualan beras fortifikasi. Beras yang seharusnya dijual Rp13.500 per kilogram untuk fakir miskin itu dipasarkan hingga Rp56.000 per kilogram. Amran menyebut praktik tersebut sebagai penipuan terhadap rakyat dan telah menyurati Kapolri serta Menteri Dalam Negeri untuk berkolaborasi memberantasnya.
Amran menyampaikan hal itu saat bertemu awak media di kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (12/10/2026). Ia menyebut praktik tersebut sebagai penipuan terhadap rakyat dan menegaskan telah melaporkan persoalan itu sebagai perintah langsung Presiden.
Modus Manipulasi Harga Beras Fortifikasi
Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya Vitamin B12 dan ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Harga yang seharusnya Rp13.500 per kilogram justru dijual jauh lebih tinggi di pasaran.
"Beras fortifikasi adalah beras yang diberikan Vitamin B12 Itu untuk fakir miskin dengan harga Rp13.500, tapi dijual Rp56.000. Itu palsu penipuan, kenapa beras biasa harganya Rp13.500 tapi dijual Rp56.000," tegas Amran.
Dari selisih harga tersebut, Amran menghitung keuntungan tidak sah mencapai Rp40.000 lebih per kilogram. Akumulasi dari praktik itu sepanjang 2026 ditaksir merugikan negara hingga Rp89 triliun.
"Untungnya berapa Rp40.000 lebih per kilo dan kerugian rakyat Penipuan dilakukan terhadap rakyat Rp89 triliun untuk tahun ini. Ini kita harus bereskan dan itu perintah Bapak Presiden, Pak Mentan jangan beri ruang mafia bermain di tengah rakyat kecil," ujarnya.
Surat ke Kapolri dan Mendagri untuk Kolaborasi Penindakan
Amran menegaskan pemerintah tidak ingin persoalan ini terus berulang. Ia mendorong penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti memanipulasi harga dan merugikan masyarakat kecil.
Untuk mempercepat penanganan, Kementerian Pertanian telah mengirim surat kepada Kapolri dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Langkah itu ditempuh agar penegakan hukum terhadap dugaan praktik mafia pangan bisa berjalan lintas lembaga.
"Udah kami sangat yakin beliau (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian). Makanya kami sudah menyurat Pak Kapolri dan Pak Mendagri kolaborasi. Ini harus diberesin. Ini menyesengsarakan rakyat kecil," pungkasnya.
Dampak bagi Rakyat Kecil dan Tindak Lanjut
Penyimpangan harga beras fortifikasi berdampak langsung pada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Warga berpenghasilan rendah yang seharusnya mendapat beras dengan harga terjangkau justru menghadapi harga hingga empat kali lipat lebih tinggi.
Amran belum merinci berapa banyak pelaku yang diduga terlibat maupun wilayah distribusi yang terdampak. Namun ia memastikan Kementerian Pertanian akan menuntaskan persoalan ini bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Penindakan terhadap dugaan manipulasi harga pangan menjadi ujian bagi pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat kecil. Kolaborasi antara Kementerian Pertanian, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri akan menentukan apakah praktik serupa bisa dicegah pada tahun-tahun berikutnya.
