NUSAAKSARA.COM — Ekonom senior INDEF Bustanul Arifin menilai swasembada pangan tidak harus berarti Indonesia memproduksi seluruh kebutuhan sendiri. Impor komoditas yang sulit ditanam di dalam negeri, menurutnya, bukan tanda kegagalan. Persoalan yang lebih mendesak justru kecepatan distribusi stok beras Bulog yang menumpuk di gudang.
Pandangan itu disampaikan Bustanul dalam siniar Econom by INDEF yang tayang di kanal YouTube INDEF pada Selasa (27/10/2026). Episode tersebut dibuat untuk memperingati Hari Pangan Sedunia 16 Oktober dengan tema FAO "Innovate Today, Nurture Tomorrow". Bustanul merupakan Presiden Asian Association of Agricultural Economists.
"Dalam pandangan saya, tidak akan semuanya. Kita harus realistis. Kebutuhan pangan kita akan dipenuhi cukup banyak, tapi kalau ada yang kita unggul, kita produksi sendiri. Kalau kita kesulitan memproduksi, harus impor, menurut saya itu juga tidak apa-apa," ujarnya.
Kedelai Jadi Contoh Komoditas yang Terpaksa Impor
Bustanul mengambil kedelai sebagai gambaran. Produksinya terus menurun karena lahan terbatas. Saat petani mengejar padi dan jagung, kedelai tersisih. Kini produksi kedelai hanya sekitar 200 ribu hingga 300 ribu ton, sehingga Indonesia masih bergantung pada pasokan Amerika Serikat.
"Termasuk bungkilnya, itu bisa kita impor sampai 6 juta ton. Kemudian susu pun kita masih impor. Presiden sendiri mengakui, Menteri Pertanian mengakui, bahwa kita masih impor sekitar 80 persen," katanya.
Dia mengingatkan perdagangan global adalah pertukaran. Indonesia merupakan eksportir sawit nomor satu dan juga pengekspor kopi. "Saya tidak mengatakan kalau kita impor berarti tidak berhasil," tegas Bustanul.
Stok Bulog 4,5 Juta Ton Tak Menahan Harga Beras
Harga beras tetap tinggi meski pasokan relatif besar. Bagi Bustanul, akar masalahnya ada di penyaluran. Dia mengaku telah memberi masukan kepada pemerintah bahwa menimbun stok besar tidak berguna jika distribusinya lambat.
"Kalau disimpan di gudang Bulog, meskipun laporan terakhir 4,5 juta ton, kalau lambat disalurkan, harga akan terus naik. Kalau harga naik, bukan hanya konsumen biasa, petani yang posisinya sebagai konsumen pun harus membayar lebih," ujarnya.
Harga di lapangan kerap melampaui acuan Rp 6.500, menjadi Rp 7.000 hingga Rp 8.000. Dorongan itu merambat ke tingkat konsumen. "Tidak mungkin kita memaksa konsumen atau pedagang menjual di 14.500 atau kurang. Jadi di atas itu, 16.000, 17.000, dan beras yang lebih bagus sudah 19.000," kata Bustanul.
Harga Gabah Tinggi Belum Tentu Sejahterakan Petani
Bustanul mengkritik Nilai Tukar Petani (NTP) yang dinilainya tidak benar-benar mencerminkan kesejahteraan. Petani padi umumnya hanya menguasai lahan 0,3 hingga 0,5 hektare. Hasil panen habis dalam dua sampai tiga bulan, setelah itu mereka harus membeli beras.
"Karena mereka harus membeli, kita sebut net consumer. Jadi harga beras atau gabah tinggi tidak otomatis membuat petani sejahtera," tuturnya. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), ujarnya, sedang menyusun metrik baru berupa indeks kesehatan petani, meski belum diadopsi.
Pada singkong, petani menunggu sekitar sembilan bulan. "Waktu harga tinggi orang menanam, tetapi setelah enam sampai delapan bulan harga turun lagi. Kami berharap petani tidak dibiarkan berjuang sendiri," katanya.
Inovasi Harus Terjangkau, Hilirisasi Butuh Pasokan Hulu
Menurut Bustanul, inovasi pertanian harus terjangkau dan tidak rumit. Teknologi paling dasar adalah perbaikan varietas. Teknologi lanjut seperti drone dan digitalisasi belum bisa diakses semua petani karena kendala jaringan. "Transformasi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Harus didesain dengan kebijakan, dengan program," ujarnya.
Untuk hilirisasi, dia mendorong pola contract farming agar petani berkomitmen memenuhi volume dan mutu tertentu. Petani tetap perlu pendampingan. "Hilirisasi memerlukan hulunya. Kalau tidak, hilirisasi tidak akan pernah berhasil," kata Bustanul.
Dia mencontohkan target biodiesel B50 yang membutuhkan setidaknya 60 juta ton produksi sawit, sementara produksi saat ini sekitar 51 juta ton. "Tanpa tambahan lahan cukup sulit karena pertumbuhan produktivitas masih lambat. Kalau menambah lahan, orang mengeluh soal hutan," ujarnya.
Bustanul menutup dengan menekankan pentingnya regenerasi petani yang melek teknologi dan perubahan pola konsumsi menuju pangan seimbang. "Kalau kita mengonsumsi makanan tidak sehat, sistem jaminan sosial bisa kolaps. JKN bisa kolaps karena semua berobat lewat BPJS," pungkasnya.