Kementerian ESDM: Cadangan Nikel Saprolit RI Tak Sampai 10 Tahun

Rabu, 04 November 2026 | 11:00:31 WIB
Cadangan bijih nikel saprolit Indonesia diproyeksikan hanya mampu menopang produksi smelter kurang dari 10 tahun.

NUSAAKSARA.COM — Cadangan bijih nikel saprolit Indonesia diperkirakan hanya mampu menopang produksi smelter kurang dari 10 tahun lagi. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menilai laju pembangunan smelter jauh melampaui kecepatan eksplorasi tambang baru. Tanpa penambahan cadangan, pasokan bahan baku industri hilirisasi berisiko terganggu.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin, menyampaikan proyeksi itu dalam sesi Optimalisasi Mineral Kritis dan Strategis di ajang Minerba Convex 2026 di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Menurut Cecep, pertumbuhan kapasitas pemurnian nikel tidak diikuti peningkatan eksplorasi yang sebanding.

“Dengan jumlah smelter yang ada, pasokan yang dibutuhkan, sedangkan intensifikasi eksplorasi itu belum menyamai dengan kebutuhan daripada pasokan itu,” ujar Cecep.

Smelter Bertambah, Cadangan Tak Ikut Naik

Hilirisasi nikel berjalan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah smelter yang beroperasi terus bertambah dan menyerap bijih dalam volume besar setiap tahun.

Eksplorasi untuk menemukan cadangan baru bergerak lebih lambat. Cecep menilai ketimpangan itu sebagai akar persoalan, bukan sekadar soal jumlah sumber daya yang tersisa di perut bumi.

Selain saprolit, ketersediaan bijih limonit juga perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku industri pengolahan. Kedua jenis bijih itu punya peran berbeda dalam rantai produksi nikel.

Peringatan soal Laju Hilirisasi yang Terlalu Cepat

Cecep mengutip pandangan Magdalena Veronika, Director of Public Relations CNGR Indonesia, bahwa cepat belum tentu baik. Ia lalu menilai laju hilirisasi nikel saat ini melampaui kesiapan basis cadangan.

“Seperti kata Bu Vero, bahwa cepat itu belum tentu baik. Nah, ini kalau menurut saya mungkin terlalu cepat. Terlalu advance, terlalu apa ya? Terlalu banyak lah istilahnya,” katanya.

Pemerintah meminta pelaku usaha pertambangan memperkuat kegiatan eksplorasi. Pemanfaatan cadangan yang sudah ada juga diminta lebih terukur agar tidak terkuras dalam waktu singkat.

“Di satu sisi kita ingin menampilkan bahwa teman-teman pengusaha tetap harus fokus juga kepada kegiatan eksplorasi untuk sumber daya cadangan. Tentunya kita juga mengharapkan terkait dengan pemanfaatan sumber daya cadangan ini juga tolong dihemat-hemat. Dalam hal ini jangan terlalu cepat juga,” tegas Cecep.

Harga Nikel di Bawah Tekanan, Produksi Diminta Dikendalikan

Tekanan harga menambah alasan untuk menahan laju produksi. Cecep menyebut harga nikel kembali mendekati level terendah pada 2025, sekitar US$13.900 per ton.

Pemerintah ingin pengelolaan nikel memberi nilai ekonomi lebih besar lewat keseimbangan antara volume produksi dan harga komoditas. Kebijakan pengendalian produksi pada 2026, menurut Cecep, sudah menunjukkan arah itu.

“Posisi nikel itu adalah harga tinggi, produksi sedikit, tapi harga tinggi. Kita sudah merasakan untuk tahun 2026 ini, meskipun produksi kita relatif kecil, pendapatan negara kita relatif lebih besar dibandingkan tahun yang lalu,” ungkapnya.

Data Kebutuhan Bijih Smelter Belum Terintegrasi

Persoalan lain yang diangkat Cecep adalah sinkronisasi data. Hingga kini, data kebutuhan bijih dari smelter belum sepenuhnya jelas di lingkungan pemerintah.

Informasi itu dibutuhkan untuk menyelaraskan kuota produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dengan kebutuhan aktual industri pengolahan. Tanpa data yang rapi, penetapan kuota berpotensi tidak cocok dengan kondisi lapangan.

“Integrasi data khususnya data cadangan, data penambangan, termasuk juga kebutuhan industri itu harus inline. Bahkan katanya untuk menentukan bahwa industri apa yang perlu kita butuhkan itu harusnya berangkat dari keberadaan cadangan,” jelasnya.

Sinkronisasi perlu melibatkan Ditjen Minerba, Kementerian Perindustrian, dan BKPM. Penentuan kapasitas industri pengolahan semestinya mengacu pada ketersediaan cadangan, bukan sebaliknya.

Tanpa keterpaduan data hulu dan hilir, pertumbuhan industri berpotensi tidak sejalan dengan kemampuan pasokan bijih dalam negeri. Risiko yang mengintai: ketidakpastian bahan baku bagi smelter di kemudian hari.

Terkini