NUSA AKSARA - Lanskap diplomasi global kembali berubah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meresmikan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia di Swiss. Inisiatif ini langsung menuai perhatian internasional karena diposisikan sebagai alternatif bahkan tandingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga yang selama ini menjadi poros utama diplomasi multilateral dunia.
Trump menilai PBB gagal merespons konflik global secara efektif, terutama krisis berkepanjangan di Gaza. Menurutnya, struktur PBB yang sarat kompromi politik membuat proses pengambilan keputusan berjalan lambat dan tidak tegas.
Dalam pidatonya saat peresmian Board of Peace, Trump menyampaikan optimisme besar terhadap lembaga baru tersebut.
“I think we can spread out to other things as we succeed with Gaza… We can do numerous other things,” ujar Trump, menegaskan bahwa Board of Peace dirancang untuk menangani berbagai konflik global, tidak hanya satu kawasan.
Pernyataan ini mencerminkan ambisi Trump menghadirkan mekanisme diplomasi yang lebih fleksibel dan cepat dibanding sistem PBB yang sudah mapan.
Alternatif atau Jalan Pintas?
Pendukung Board of Peace melihatnya sebagai solusi atas stagnasi diplomasi global. Mereka berargumen bahwa dunia membutuhkan forum baru yang tidak terhambat veto dan tarik-menarik kepentingan banyak negara. Dalam konflik yang membutuhkan respons cepat, pendekatan ini dinilai lebih relevan.
Board of Peace disebut akan beranggotakan negara-negara terpilih dengan struktur yang lebih ramping. Model ini dianggap memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tegas dan langsung diimplementasikan.
Namun, justru di titik inilah kritik bermunculan.
Kekhawatiran soal Legitimasi Global
Sejumlah pejabat internasional menilai Board of Peace berpotensi melemahkan prinsip multilateralisme. Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prévot secara terbuka menyatakan kekhawatirannya terhadap inisiatif Trump.
“President Trump is trying to supplant the United Nations’ system with his transitional ‘Board of Peace’,” ujarnya, seraya menilai langkah tersebut berisiko menggantikan sistem PBB dengan struktur yang belum memiliki legitimasi global.
Kritikus menilai, tanpa mekanisme checks and balances seperti di PBB, Board of Peace berpotensi menjadi alat politik negara kuat. Kekhawatiran lainnya adalah soal siapa yang menentukan konflik mana yang diprioritaskan dan atas dasar kepentingan siapa.
PBB Masih Jadi Pilar Utama?
Di tengah perdebatan ini, sejumlah negara menegaskan komitmen mereka terhadap PBB. Pemerintah Malaysia, misalnya, menyatakan dukungan kuat terhadap peran PBB sebagai lembaga utama penjaga perdamaian dunia.
“Malaysia will continue to uphold the role of the United Nations as the primary body in maintaining global peace,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Lukanisman bin Awang Sauni.
Pernyataan ini menegaskan bahwa, meski PBB kerap dikritik lamban, legitimasi dan inklusivitasnya masih dianggap krusial dalam menjaga keseimbangan hubungan internasional.
Babak Baru Diplomasi Dunia
Kehadiran Board of Peace menandai pergeseran besar dalam wacana diplomasi global. Dunia kini dihadapkan pada dua pendekatan: sistem lama yang inklusif namun sering buntu, dan mekanisme baru yang cepat namun berisiko elitis.
Apakah Board of Peace akan menjadi solusi nyata atau justru preseden berbahaya, masih harus dibuktikan. Yang jelas, langkah Trump ini telah memicu diskusi global tentang siapa yang berhak mendefinisikan perdamaian dan bagaimana cara mencapainya di dunia yang semakin terpolarisasi.
(CHY)
