NUSA AKSARA – Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) resmi meluncurkan tinjauan independen terhadap CEO Forum Davos, Børge Brende, untuk mengklarifikasi hubungannya dengan mendiang pengusaha Amerika Serikat Jeffrey Epstein, sosok yang dikenal luas sebagai pelaku kejahatan seksual kelas kakap.
Langkah ini diambil menyusul dirilisnya kumpulan dokumen terakhir terkait Epstein oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan Russia Today, Sabtu (7/2/2026). Dokumen tersebut kembali membuka sorotan global terhadap jaringan relasi Epstein yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh dari dunia politik, bisnis, dan teknologi.
Menurut otoritas AS, arsip yang dirilis mencakup lebih dari tiga juta halaman dokumen, sekitar 2.000 video, serta 180.000 gambar, termasuk email dan korespondensi pribadi Epstein. Publikasi besar-besaran ini memperbarui pengawasan terhadap hubungan Epstein dengan sejumlah elite global yang selama ini kerap hadir dalam forum tahunan WEF di Davos, Swiss.
Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai tumpang tindih jaringan Epstein dengan lingkaran kekuasaan global, termasuk para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam agenda ekonomi dunia.
Nama-Nama Elite Global Ikut Disorot
Dalam dokumen yang dirilis, sejumlah nama besar kembali mencuat. Di antaranya mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak, mantan Menteri Keuangan AS Larry Summers, tokoh teknologi seperti Elon Musk, Reid Hoffman, Peter Thiel, dan Bill Gates, mantan Presiden AS Bill Clinton, pengusaha Richard Branson, hingga tokoh perbankan internasional Ariane de Rothschild.
Sebagian dari nama-nama tersebut dikenal sebagai peserta tetap atau figur penting dalam pertemuan tahunan WEF di Davos. Hal inilah yang mendorong Dewan WEF yang berbasis di Jenewa untuk mengambil langkah preventif demi menjaga kredibilitas lembaga.
Dalam pernyataan resminya, WEF mengonfirmasi telah memutuskan memulai tinjauan independen atas hubungan Brende dengan Epstein, menyusul pengungkapan mengenai tiga jamuan makan bisnis yang dihadiri keduanya, serta adanya pertukaran email dan pesan singkat.
“Keputusan ini menggarisbawahi komitmen Forum terhadap transparansi dan upaya menjaga integritasnya. Børge Brende sepenuhnya mendukung dan bekerja sama dengan tinjauan ini, dan bahkan telah memintanya sendiri,” demikian pernyataan resmi WEF.
Brende Tetap Menjabat, Tapi Mundur dari Proses Tinjauan
WEF menegaskan bahwa Brende, yang memimpin Forum Ekonomi Dunia sejak 2017, akan tetap menjalankan tugasnya sebagai CEO. Namun, ia tidak akan dilibatkan dalam proses peninjauan demi menjaga independensi dan objektivitas evaluasi.
Brende sendiri membantah mengetahui latar belakang kriminal Epstein saat pertemuan-pertemuan tersebut terjadi. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan dalam aktivitas ilegal apa pun yang dilakukan Epstein.
“Saya sama sekali tidak menyadari masa lalu dan aktivitas kriminal Epstein. Jika saya mengetahuinya, tentu saya tidak akan menghadiri pertemuan tersebut,” ujar Brende.
Ia juga mengakui adanya kelalaian pribadi dalam tidak melakukan penelusuran lebih mendalam terkait rekam jejak Epstein.
“Saya menyadari bahwa saya seharusnya melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh terhadap sejarah Epstein, dan saya menyesal tidak melakukannya,” tambahnya.
Bayang-Bayang Kasus Epstein Terus Membesar
Jeffrey Epstein mengaku bersalah pada 2008 atas tuduhan meminta layanan prostitusi dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara terkait pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
Pada 2019, ia kembali ditangkap atas tuduhan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, namun meninggal dunia di dalam sel penjara sebelum proses persidangan berlangsung.
Sejak kematiannya, kasus Epstein terus menjadi sumber skandal global, terutama setelah pemerintah AS mulai membuka dokumen-dokumen sensitif berdasarkan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein.
Undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump, dan mewajibkan pengungkapan bertahap arsip federal terkait jaringan Epstein.
Langkah WEF untuk meninjau hubungan Brende dengan Epstein dipandang sebagai upaya menjaga legitimasi lembaga di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas elite global.
Di sisi lain, kasus ini kembali memicu perdebatan luas mengenai kedekatan antara kekuasaan, modal, dan lemahnya mekanisme pengawasan etika di tingkat internasional.
(Fitri Wulandari/CHY)
