NUSA AKSARA – Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai penjaga stabilitas kawasan dalam pembahasan finalisasi aturan main di Laut China Selatan. Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN baru-baru ini, Indonesia mendorong agar penyusunan Code of Conduct (CoC) atau pedoman perilaku di kawasan tersebut dapat diselesaikan pada 2026.
Langkah ini dinilai strategis di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan yang menjadi jalur perdagangan global sekaligus wilayah sengketa beberapa negara.
Dorongan Finalisasi CoC pada 2026
Pemerintah Indonesia melihat pentingnya kepastian aturan untuk mencegah konflik terbuka di Laut China Selatan. Code of Conduct diharapkan menjadi kerangka yang mengatur aktivitas negara-negara di kawasan, mulai dari navigasi, eksplorasi sumber daya, hingga kehadiran militer.
Sebagai negara yang tidak memiliki klaim langsung terhadap wilayah sengketa utama, Indonesia menempatkan diri sebagai mediator netral. Posisi ini dianggap penting untuk menjaga komunikasi tetap terbuka antara negara-negara yang bersengketa.
Langkah diplomasi ini juga semakin relevan menjelang kepemimpinan Filipina di ASEAN tahun depan, yang diperkirakan akan membawa dinamika baru dalam pembahasan isu Laut China Selatan.
Indonesia sebagai Penyeimbang Kawasan
Meski bukan negara pengklaim utama, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas kawasan, terutama terkait keamanan jalur perdagangan dan kedaulatan wilayah di sekitar Natuna.
Karena itu, peran Indonesia lebih diarahkan pada diplomasi aktif untuk mencegah konflik bersenjata dan mendorong penyelesaian melalui dialog. Pendekatan ini sering disebut sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan tanpa harus menunjukkan kekuatan militer secara terbuka.
Dalam berbagai forum internasional, Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya hukum internasional dan kerja sama regional sebagai fondasi penyelesaian konflik.
“Langkah Catur” Diplomasi Indonesia
Banyak pengamat melihat strategi Indonesia di Laut China Selatan sebagai “langkah catur” yang terukur. Di satu sisi, Indonesia tetap menjaga prinsip kedaulatan nasional, terutama di wilayah yang bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif. Di sisi lain, Indonesia tetap mempertahankan citra sebagai penengah yang dipercaya oleh berbagai pihak.
Pendekatan ini memungkinkan Indonesia memainkan peran penting tanpa terjebak dalam rivalitas langsung antara kekuatan besar yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.
Dengan menjaga posisi netral namun aktif, Indonesia dapat mendorong dialog tetap berjalan dan menghindari eskalasi konflik yang berpotensi berdampak luas terhadap keamanan regional.
Kepentingan Ekonomi dan Keamanan
Laut China Selatan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan menjadi penghubung utama perdagangan global. Stabilitas di kawasan ini sangat penting bagi Indonesia, terutama bagi sektor ekspor-impor, energi, dan perikanan.
Jika konflik terbuka terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga negara di sekitarnya, termasuk Indonesia.
Karena itu, dorongan untuk mempercepat finalisasi CoC tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga terkait kepentingan ekonomi dan keamanan jangka panjang.
Menjaga Kedaulatan Tanpa Mengangkat Senjata
Peran Indonesia dalam proses CoC mencerminkan pendekatan politik luar negeri yang mengedepankan diplomasi sebagai alat utama menjaga stabilitas kawasan. Dengan menjadi mediator yang aktif namun netral, Indonesia berupaya memastikan bahwa Laut China Selatan tidak menjadi titik konflik terbuka.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa menjaga kedaulatan tidak selalu harus dilakukan melalui kekuatan militer. Diplomasi yang konsisten, komunikasi yang terbuka, dan posisi strategis di kawasan menjadi modal utama Indonesia dalam memainkan perannya.
Jika finalisasi CoC benar-benar tercapai pada 2026, Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu aktor penting yang berkontribusi dalam menciptakan stabilitas jangka panjang di kawasan Asia Tenggara.
(CHY)
