NUSA AKSARA – Pemerintah China mengumumkan paket insentif ekonomi baru yang ditujukan untuk Taiwan, menyusul kunjungan pejabat oposisi utama Taiwan ke Beijing.
Dilansir dari Russia Today pada Senin (13/4/2026), langkah ini mencakup sejumlah upaya untuk memperluas kerja sama ekonomi lintas Selat Taiwan.
Paket Insentif dan Latar Belakang
China melalui Kantor Urusan Taiwan meluncurkan paket insentif 10 poin pada Minggu lalu. Paket tersebut mencakup rencana pemulihan penerbangan langsung reguler serta mempermudah akses produk makanan Taiwan ke pasar China.
Selain itu, China juga menyampaikan rencana untuk berbagi pasokan energi dan air dengan wilayah Matsu dan Kinmen. Kedua pulau tersebut dikelola Taiwan namun secara geografis berada dekat dengan daratan China.
Rencana lain yang disampaikan termasuk pembangunan infrastruktur penghubung ke wilayah tersebut. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi lintas wilayah.
Taiwan sendiri telah memiliki pemerintahan sendiri sejak 1949. Namun, China tetap menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya di bawah kebijakan One China.
Kunjungan Politik dan Respons Oposisi
Pengumuman ini muncul setelah kunjungan enam hari Ketua Kuomintang (KMT), Cheng Li Wun, ke Beijing. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping.
Kunjungan tersebut menuai kritik dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan. Dewan Urusan Daratan Taiwan bahkan sempat memperingatkan Cheng terkait potensi pelanggaran selama kunjungan.
Meski demikian, Cheng menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang ditawarkan China. "Seperti yang saya katakan selama pertemuan Cheng-Xi, semuanya harus dilakukan satu per satu," ujarnya.
Ia juga menyebut dirinya "sangat berterima kasih" atas usulan langkah-langkah preferensial tersebut.
Sikap Pemerintah Taiwan
Pemerintah Taiwan merespons dengan sikap hati-hati terhadap inisiatif tersebut. Mereka menyatakan ketidakpuasan karena tidak dilibatkan dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh KMT dengan pihak China.
Juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, menegaskan bahwa setiap bentuk pertukaran tidak boleh disertai prasyarat politik.
"Pertukaran apapun tidak boleh tunduk pada prasyarat politik, dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk manuver politik atau kesepakatan oleh pihak-pihak tertentu," kata Karen.
Dewan Urusan Daratan Taiwan juga mengingatkan bahwa langkah serupa pernah dilakukan sebelumnya oleh China. Mereka menilai kebijakan tersebut berisiko karena tidak disertai perlindungan kelembagaan bagi masyarakat Taiwan.
"Pola yang sama kini terulang kembali, tanpa adanya perlindungan kelembagaan bagi industri, petani, nelayan Taiwan, atau hak dan kepentingan masyarakat, sehingga langkah-langkah tersebut sangat berisiko," jelas pihak Dewan Urusan Daratan.
Kontroversi mengenai hubungan lintas Selat Taiwan ini terus berkembang, seiring dengan perbedaan pendekatan antara pemerintah Taiwan dan pihak oposisi dalam menyikapi kebijakan China.
(Fitri Wulandari/CHY)
