NUSAAKSARA.COM — Penutupan sekitar 1.000 titik tambang timah ilegal di Bangka Belitung memangkas aliran bahan baku colongan ke pasar global. Kinerja PT Timah Tbk melonjak, dengan keuntungan naik sembilan kali lipat pada semester I 2026 dibanding periode sama tahun lalu.
Kebijakan penertiban pertambangan ilegal yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai terasa di pasar internasional. Pasokan timah hasil penyelundupan dari Indonesia yang selama ini diserap industri luar negeri kini tersendat, membuat sejumlah perusahaan asing kesulitan bahan baku.
Mantan Menteri Keuangan periode 1998 Fuad Bawazier menyebut industri di luar negeri sejak lama bergantung pada timah ilegal asal Indonesia. Penertiban masif yang berjalan sekarang memutus aliran bahan baku tersebut.
Perusahaan Asing Mulai Kehabisan Bahan Baku
Fuad mengungkapkan bahwa perusahaan di luar negeri selama ini sadar menerima barang hasil penambangan tanpa izin. Mereka, menurutnya, memilih menampung pasokan murah itu meski tahu asal-usulnya.
"Pertama, luar negeri mulai pada kelihatannya perusahaannya mulai kesepian bahan bakunya, mulai habis barang colongan," ujar Fuad dalam Podcast Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Jumat (23/10/2026).
Ia menilai negara tujuan ekspor timah ilegal turut menikmati keuntungan dari lemahnya tata kelola sektor tambang di Indonesia. Penegakan hukum di negara mereka, kata Fuad, tidak berlaku ketika barang selundupan sudah masuk.
"Luar negerinya makmur kan? Negeri lain itu menerima barang colongan juga, dia tahu itu barang colongan dari Indonesia. Siapa yang bilang enggak tahu? Mereka itu menjaga hukum negerinya, tapi kalau ini ada barang penyelundupan... masuk, masuk, masuk! Terus begitu, bongkar," katanya.
Keuntungan PT Timah Melonjak 900 Persen
Dampak penertiban paling konkret terlihat pada kinerja PT Timah Tbk (TINS). Presiden Prabowo Subianto menyebut keuntungan perseroan melonjak hingga 900 persen atau sembilan kali lipat pada semester pertama 2026 dibanding periode yang sama tahun 2025.
Prabowo menyampaikan hal itu dalam dialog bersama jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026). Dialog tersebut disiarkan CNBC Indonesia pada Rabu (16/9/2026).
"Penyelundupan, sekian puluh tahun penyelundupan timah dari Bangka berjalan. Tapi dengan kebijakan kita, kita tutup penyelundupan, kita hentikan berapa ratus tambang ilegal di Bangka, PT Timah sekarang untung! Untungnya Anda mungkin enggak percaya, PT Timah itu keuntungannya sembilan kali! 900 persen!" kata Prabowo, dikutip Kamis (17/9/2026).
Selain laba, nilai kapitalisasi pasar aset perusahaan ikut menanjak hingga 280 persen. Fuad menyebut lonjakan itu sebagai buah dari penertiban yang tidak sederhana.
"Setelah ditertibkan luar biasa ya, itu penertibannya dipikir gampang? Asetnya nilainya jadi kapitalisasi naik semuanya, penjualannya naik, semuanya mungkin bisa 9 kali 10 kali lipat," tandasnya.
Kedaulatan Sumber Daya dan Efek ke Kas Negara
Pemerintah menempatkan penertiban tambang ilegal sebagai bagian dari upaya menutup kebocoran kekayaan negara yang berlangsung puluhan tahun. Potensi ekonomi timah nasional, menurut Prabowo, kini sepenuhnya masuk ke kas negara dan tidak lagi dinikmati jaringan pasar gelap internasional.
Prabowo menekankan komitmen jajaran pemerintah dan direksi badan usaha milik negara untuk menghentikan praktik penyelewengan aset negara. Perbaikan tata kelola, katanya, mampu mengubah BUMN dari kondisi rugi menjadi menguntungkan dalam waktu singkat.
"Kenapa? Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau pat-guli-pat, kita tidak mau mencuri dari negara! Ini intinya itu. Jadi ini pun di luar harapan saya, gitu loh. Jadi saya optimistis," tegasnya.
Penertiban tidak berhenti di sektor timah. Pemerintah juga menertibkan ribuan tambang ilegal komoditas lain serta membenahi struktur BUMN untuk mencegah kebocoran anggaran dan mendongkrak penerimaan dividen bagi negara.
